Safari Ramadan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pemprov Jatim Lindungi Penyelenggara Pilkada 2024

SURABAYA, iNews.id - Bulan suci Ramadan dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat silaturahmi dengan Pemerintah Daerah. Di Jawa Timur, Safari Ramadan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho SH., MH.

Setelah beberapa hari silaturahmi ke sejumlah mitra kerja, Agung Nugroho SH., MH., didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo silaturahmi dan menggelar pertemuan dengan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Asisten I Setdaprov Jatim), Benny Sampirwanto.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Safari Ramadan yang digelar rutin oleh BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta perusahaan-perusahaan yang telah menjadi peserta. 

Dalam safarinya, Agung Nugroho SH., MH. mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 ini Pemprov Jatim juga menjadi kandidat sebagai penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award. 

"Hal itu dibuktikan dengan adanya dukungan regulasi dan dukungan anggaran. Pemprov Jatim juga konsisten memberikan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah kabupaten dan kota terkait optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya usai pertemuan di Pemprov Jatim, Kamis (04/4/2024)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuktikan komitmen tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur.

Agung berharap, pada gelaran Pilkada 2024 nanti Pemprov Jatim juga mendukung agar seluruh penyelenggara Pilkada terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021, kami kembali mengimbau kepada Pemda dan penyelenggara Pilkada untuk mendaftarkan seluruh petugas ad hoc menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Selain itu, momentum Safari Ramadan ini juga dimanfaatkan oleh Agung Nugroho untuk menyampaikan program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda yang disingkat Sertakan. Program ini menawarkan manfaat yang luar biasa bagi setiap individu yang ikut. 

"Gerakan ini bagaiamana agar ASN yang ada di lingkungan Pemprov Jatim maupun di lingkugan pemerintag kota dan kabupaten bisa ikut mensukseskan program Sertakan ini," ujarnya.

Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan ini mengajak seluruh pekerja formal atau Penerima Upah (PU) untuk turut peduli terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja BPU yang ada di sekitar mereka.

Program ini bisa diberikan kepada setiap pekerja yang ada di lingkungan atau ekosistem perusahaan seperti mitra catering, driver pribadi, petugas kebersihan sekitar, pedagang kantin, tukang sayur, tukang sampah dan lainnya.

"Misalkan jika ASN punya suami atau istri yang punya pekerja informal bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU)," tuturnya.

"Terkait gerakan ini kami juga memohon dukungan dari Pemprov Jatim untuk bisa ikut mensukseskan," imbuhnya.

Pada pertemuan ini, Dewas BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis manfaat untuk peserta di Jawa Timur. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mencatat, selama tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur telah membayarkan 570.834 klaim dengan nilai sebesar Rp 6.161.566.164.641

Sedangkan pada tahun 2024, mulai Januari hingga Maret ini manfaat yang sudah disampaikan kepada penerima manfaat peserta BPJS Ketenagakerjaan mancapai 94.390 peserta dengan nilai sebesar Rp1,44 triliun.

Agung Nugroho menyebut, berdasarkan data di atas membuktikan bahwa program BPJamsostek manfaatnya luar biasa bagi pekerja. Hingga Maret 2024, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur telah melindungi 5,2 juta pekerja atau 32,4% dari keseluruhan pekerja di Provinsi Jawa Timur yang eligible menjadi peserta.

"Dukungan Kepala Daerah sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan," tegasnya.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Hadi Purnomo menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat sangatlah penting.

"Agar masyarakat pada daerah tersebut dapat terlindungi jaminan sosial, sehingga harapannya masyarakat dapat sejahtera dan aman dalam beraktivitas sesuai dengan pekerjaan masing-masing," tandasnya.

Editor : Ali Masduki