SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan, jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, akan menuntaskan beberapa permasalahan.
Antara lain, reformasi agraria serta memastikan masyarakat mendapatkan akses untuk mengamankan serta melindungi aset yang mereka miliki. Hal bertujuan agar kesejahteraan bisa lebih meningkat. AHY juga memastikan akan terus menjaga laju kinerja dari kementerian. "Inovasi terus didorong dan dilakukan," katanya dalam sebuah acara di Surabaya, Rabu (25/9/2024) malam.
Menurut AHY, tanah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarkat. Karena, kata dia, setiap manusia hidup dan kembali ke tanah. Jika tanah diurus dengan baik, kata dia, maka tata ruang wilayah juga akan baik. AHY yakin, jika tanah dikelola dengan baik, maka ekonomi akan tumbuh. "Kami memiliki Satgas Anti Mafia Tanah. Semangatnya gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah, karena mereka tekah menyengsarakan rakyat kita," terangnya.
AHY menyebut, Operasi Gebuk Mafia Tanah telah menyelamatkan potensi kerugian Rp6 triliun hingga pertengahan September 2024. Dari keseluruhan aksi penyelamatan tersebut, nilai terbesar berada di Jawa Tengah senilai Rp3,4 triliun.
Menurutnya, hampir di seluruh daerah, terdapat modus dmafia tanah. Namun, memang skala kerugian yang diakibatkan oleh mafia tanah berbeda-beda. "Keadilan harus ditegakkan. Ini penting untuk menghadirkan iklim ekonomi dan investasi yang juga makin baik dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar dia.
AHY menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan terus memberantas segala modus dan operasi mafia tanah. Ia akan memperkuat kerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memberantas mafia tanah di seluruh daerah. Pihaknya juga mengatakan beberapa target operasi telah ditetapkan. "Kami harapkan juga jika ada laporan mafia tanah segera laporkan ke kami, kita akan ungkap," tandasnya.
Editor : Arif Ardliyanto