Tingkatkan Kualitas, BPSDM Jawa Timur Gelar Uji Kompetensi Lurah

SURABAYA, iNews.id - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur (Jatim) memfasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Lurah Tahun 2022  di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Jatim, Selasa (8/3/2022). 

Sertifikasi kompetensi ini merupakan salah satu legalitas seorang lurah dianggap mampu melaksanakan tugas jabatannya.

Baca Juga

BPSDM Jatim Gelar Orientasi DPRD se-Jatim, Beri Penguatan Kapasitas untuk Legislator Baru

Hal itu sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. 

"Lurah harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai dan budaya birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat," kata Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai.

Menurutnya, lurah merupakan salah satu  jabatan strategis di lingkup pemerintahan. Sebab, selain camat dan sekretaris, lurah disebut secara khusus dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2017. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Raih Penghargaan dari DPP APWI atas Kontribusi Pengembangan Kompetensi ASN 

Karena itu, tidak sedikit kompetensi yang perlu dimiliki lurah. Setidaknya ada 22 jenis kompetensi  pemerintahan yang harus dimiliki lurah. 

Antara lain terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

"Kunci pertama adalah integritas sebagai modal pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kedua orientasi pelayanan dengan mengarahkan segala upaya untuk kepuasan masyarakat. Ketiga, kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah dengan  berbagai terobosan dan langkah yang efektif dan solutif," tutur Aries.

Baca Juga

BPSDM Jatim Raih Sertifikat Akreditasi A dari ANRI

Sementara itu Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi menyampaikan terima kasih kepada BPSDM Jatim atas semangatnya dan inovasinya dalam upaya peningkatan kapasitas lurah. 

”Langkah ini bisa dijadikan role model bagi BPSDM provinsi di luar Jatim, andaikan mau benchmarking atau best practice bisa mendapatkannya dari BPSDM Jatim,” ujar Teguh.

Hadir sebagai Narasumber Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri sekaligus Koordinator Sertifikasi Widyaiswara BPSDM Kemendagri, Togar Sibarani. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Buka Silatnas dan Semnas Pamong Praja STPDN 01

Ia mengatakan, sertifikasi kompetensi merupakan serangkaian upaya untuk mencari bukti tentang pencapaian kompetensi individual terhadap standar kompetensi yang di syaratkan dalam suatu tugas pokok dan fungsi. 

”Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan legal formal atas terpenuhinya kompetensi yang diperoleh peserta dalam proses sertfikasi,” katanya.

Baca Juga

Rakorbangkom BPSDM Jatim, Kemendagri Dorong Pemda Alokasikan 0,16 Persen APBD untuk Bangkom ASN

Sementara itu, narasumber kedua Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah menambahkan, di era pandemi, sangat di perlukan peningkatan pelayanan publik dalam hal digitalisasi. Sebab, banyak jenis pekerjaan yang akan tergantikan dengan teknologi informasi. 

”Lurah diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandas Cheka.

Editor : Ali Masduki