Pengamat: Patimban Terancam Gagal Jika Infrastruktur dan Integrasi Tak Segera Diatasi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dirancang sebagai solusi strategis untuk meringankan beban Pelabuhan Tanjung Priuk dan meningkatkan efisiensi logistik nasional. 

Namun, hingga saat ini, pelabuhan tersebut belum dapat beroperasi secara penuh untuk kegiatan bongkar muat kontainer. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, terutama terkait infrastruktur dan integrasi dengan kawasan industri.

Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan bahwa kurangnya fasilitas, khususnya crane, menjadi hambatan utama bagi operasional penuh Pelabuhan Patimban. Menurutnya, pelabuhan tersebut belum memiliki crane yang dibutuhkan untuk mengangkat peti kemas dari kapal ke dermaga.

"Padahal, dengan biaya pembangunan mencapai Rp43,22 triliun, seharusnya pelabuhan ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai," tutur.

Sebagai perbandingan, Pelabuhan Kuala Tanjung Medan, yang dibangun dengan investasi yang lebih rendah, sudah dapat menerima 80.000 teus per tahun, dengan target 800.000 teus. Demikian pula dengan Pelabuhan Makassar New Port, yang telah beroperasi dengan kapasitas 2,5 juta teus per tahun.

Anggota DPR RI Komisi VII ini menjelaskan bahwa Pelabuhan Patimban dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama, kata dia seharusnya mampu menampung 350.000 teus, tahap kedua 3,75 juta teus, dan tahap akhir 7,5 juta teus. 

"Namun, hingga saat ini, tidak ada satu peti kemas pun yang ada di pelabuhan tersebut karena crane-nya belum tersedia. Bagaimana kapal dapat memindahkan muatannya tanpa adanya crane di pelabuhan?" ujarnya.

Selain itu, jarak antara Pelabuhan Patimban dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan, yang seharusnya terintegrasi, mencapai 54,3 kilometer. 

"Jarak idealnya tidak lebih dari 5-10 kilometer. Jarak yang jauh ini akan meningkatkan biaya logistik secara signifikan," tegas Bambang. 

Bambang juga menyorot keterbatasan panjang dermaga Pelabuhan Patimban, yang hanya 840 meter, tidak cukup untuk menampung kapal dengan target muatan 7,5 juta teus. 

"Kapasitas dermaga saat ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan," tegasnya.

Bambang menambahkan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus logistik dari Bekasi, Karawang, atau kawasan industri lainnya ke Tanjung Priok.

"Namun, jika jarak dan fasilitas pelabuhan tidak memenuhi kebutuhan pelaku industri, bagaimana mereka dapat memindahkan jalur logistik hasil industrinya ke Patimban? Hal ini akan berdampak pada biaya logistik yang lebih tinggi," tuturnya.

Bambang Haryo menegaskan, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kajian pembangunan kawasan industri dan jalur transportasi ke depannya.

"Seharusnya kawasan industri ini sudah beroperasi. Pelabuhan juga sudah berjalan. Kalau belum beroperasi, artinya ada yang salah. Dan pemerintah harus secepatnya mengambil langkah yang dianggap penting, untuk membantu pengembangan industri kita, dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Editor : Ali Masduki