Babak Baru Pelantikan Pejabat di Jatim, Haris Sukamto Resmi Pimpin Kanwil Kementerian Hukum

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian baru membawa dampak besar, baik secara struktural maupun operasional. Langkah strategis ini ditandai dengan pelantikan sejumlah pejabat di wilayah, termasuk Jawa Timur, yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi di era baru ini.

Haris Sukamto kini resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Bersamanya, dua pejabat penting juga dilantik, yaitu Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Baca Juga

Alasan Bupati Pamekasan Lantik Pejabatnya di Makam

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa transisi ini merupakan momen bersejarah yang menuntut adaptasi menyeluruh di setiap lini.

"Pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi tonggak penting dalam perjalanan pasca pemisahan kementerian. Perubahan ini membawa tantangan besar, tetapi dengan profesionalisme dan semangat kebersamaan, saya yakin kita mampu melaluinya," ujar Supratman.

Ia juga menekankan bahwa peran para Kepala Kantor Wilayah sangat strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Pimpinlah tim Anda dengan baik, layani masyarakat sepenuh hati, dan kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah," pesannya.

Kepada Raden Fadjar Wijanarko, Menteri menekankan pentingnya menjaga keadilan dan akses hukum yang merata.

"Sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anda harus memastikan hukum dapat diakses oleh semua kalangan. Edukasi hukum harus mudah dipahami dan pelaksanaan hukum harus adil tanpa diskriminasi," tegasnya.

Sementara itu, kepada Titik Setiawati, ia mengingatkan betapa vitalnya peran harmonisasi regulasi dalam pembangunan.

"Setiap regulasi yang disusun harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Pelantikan ini menandai awal baru bagi Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan para pejabat baru yang diamanahkan, harapan besar diletakkan pada transformasi pelayanan hukum yang lebih modern, responsif, dan inklusif.

Keberhasilan proses adaptasi ini tidak hanya menjadi cermin kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi bukti komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto