Kelangkaan LPG 3 Kg di Jatim, Pemprov Dorong Pengecer Jadi Sub Pangkalan, Ini Persyaratannya

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Pasokan yang terbatas membuat warga harus berebut demi mendapatkan gas untuk kebutuhan memasak.

Merespons kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mempermudah perizinan bagi pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan elpiji.

Baca Juga

Said Abdullah Desak Pertamina Evaluasi Sistem Distribusi LPG

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menetapkan bahwa warung pengecer LPG 3 kg akan dijadikan sub pangkalan. Dengan sistem ini, harga dan distribusi elpiji di tingkat konsumen dapat dipantau secara lebih ketat oleh Kementerian ESDM dan Pertamina.

Pengecer Wajib Urus NIB Lewat OSS

Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, menegaskan bahwa pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS). Syarat administrasi yang dibutuhkan cukup sederhana, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dengan bertambahnya sub pangkalan di seluruh kabupaten/kota, pemerintah bisa lebih mudah mengontrol harga dan memastikan ketersediaan elpiji di lapangan," ujar Aris pada Rabu (5/2/2025).

Selain memperbaiki alur distribusi, kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan lonjakan harga di tingkat pengecer. Saat ini, harga LPG 3 kg di pangkalan resmi berkisar Rp18 ribu, namun di pengecer bisa melonjak hingga Rp27 ribu, sehingga memberatkan masyarakat.

Menanggapi polemik kelangkaan LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan gas bersubsidi. Keputusan ini diambil setelah banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG.

Baca Juga

LPG 3 Kg Kini Hanya Dijual di Pangkalan Resmi Pertamina

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Presiden terkait masalah ini pada Senin (3/2/2025) malam.

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada agar bisa berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dengan kebijakan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap LPG 3 kg semakin mudah, harga lebih terkontrol, dan kelangkaan bisa segera teratasi. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mendukung kebijakan ini dengan mempercepat proses perizinan bagi pengecer yang ingin menjadi sub pangkalan elpiji.

Editor : Arif Ardliyanto