Danantara Jadi Lembaga Investasi yang Sedang Seksi, Prof Sembiring Minta Politisi Tak Cawe-Cawe

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi sorotan publik. Kabar beredar bahwa BPI Danantara akan diisi oleh tokoh-tokoh dari BUMN dan kalangan politik. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa langkah tersebut bisa mengancam tujuan awal lembaga ini.

BPI Danantara dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Menurut Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, Pengamat Strategi Ekonomi Nasional dan Internasional, lembaga ini harus berfokus pada lima sektor utama: hilirisasi industri, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan industri digital.

"Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, orang-orang yang duduk di BPI Danantara seharusnya tetap fokus pada niat awal, yakni pengelolaan investasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia," tegasnya.

Sembiring, yang juga Ketua Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (DPD Pergubi) Provinsi Jawa Timur, menekankan bahwa komposisi pengurus BPI Danantara harus mencerminkan keahlian dan profesionalisme. Menurutnya, 20% dari anggota lembaga ini dapat berasal dari BUMN, sedangkan 80% lainnya harus terdiri dari akademisi dan praktisi ekonomi yang memahami tantangan ekonomi global.

"Saya sempat berdiskusi dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) mengenai pentingnya menjaga profesionalisme. Saya setuju bahwa tenaga ahli dari BUMN yang berada di Danantara sebaiknya dibatasi hanya 20%, sementara 80% harus berasal dari kalangan akademisi dan praktisi yang mengerti visi Presiden Prabowo," lanjut Sembiring.

Sembiring dengan tegas menolak jika politisi terlibat langsung dalam pengelolaan BPI Danantara. Ia mengingatkan bahwa politisi sebaiknya fokus pada tugas mereka di DPR untuk membahas regulasi dan peraturan yang mendukung perekonomian rakyat.

"Jika politisi ikut campur, lembaga ini hanya akan menjadi ajang bagi praktik politik balas budi. Ini akan menghambat pencapaian visi besar Presiden, dan saya yakin Indonesia tidak akan maju jika itu terjadi," ungkapnya.

Editor : Arif Ardliyanto