Pemkab Jember Tancap Gas Sinergikan Pendidikan, Pangan dan Investasi untuk Kemajuan Daerah

JEMBER - Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2025–2030 segera mengambil langkah cepat untuk mengimplementasikan program-program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan mengusung visi “Jember Baru, Jember Maju”, fokus utama kepemimpinan baru ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga

Gus Fawait Tinjau Lokasi Banjir, Janji Petakan Bencana

Langkah awal yang diambil meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, stabilisasi pasokan pangan, perlindungan masyarakat, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, memulai tugasnya dengan meninjau ketersediaan bahan pokok di Badan Urusan Logistik (Bulog), terutama menjelang bulan Ramadan. 

“Kami ingin memastikan bahwa pangan tidak hanya tersedia dalam jumlah cukup, tetapi juga terjangkau oleh masyarakat. Kebutuhan pangan pasti meningkat selama Ramadan, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak ada kesulitan yang dialami warga,” tegas Djoko.

Baca Juga

PTPN 1 Regional 4 Serahkan Bantuan ke Warga Jember

Selain itu, Pemkab Jember berkomitmen melindungi petani dari praktik harga yang tidak adil. Harga gabah kering dipatok sesuai standar nasional, yaitu Rp 6.500 per kilogram, guna menjamin kesejahteraan petani. 

“Jember dikenal sebagai lumbung padi Jawa Timur. Oleh karena itu, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas,” ujar Djoko.

Sebagai daerah yang rawan bencana, Pemkab Jember memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran. Sosialisasi mitigasi bencana serta pengecekan kesiapan alat dan logistik penanggulangan bencana menjadi fokus utama. 

Baca Juga

Sinergi Bersama Pemkab Jember, PTPN I Regional 5 Jadi Tuan Rumah si Rambo

“Kesejahteraan tidak hanya tentang pangan, tetapi juga keselamatan warga. Kami harus siap menghadapi potensi bencana agar dampaknya dapat diminimalisir,” tambah Djoko.

Pemkab Jember berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilakukan guna memastikan bahwa perencanaan program berbasis data dan memiliki dampak nyata. 

“Jika program hanya berfokus pada output tanpa mengukur dampaknya, maka ada yang salah. Semua program harus terukur dan berorientasi pada hasil,” tegas Djoko.

Editor : Ali Masduki