Buntut Sertijab Bupati, Ketua DPRD Salahkan Wartawan, PWI Jombang Balik Menyerang!

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, memberikan respons yang mengejutkan terkait pembatasan wartawan yang meliput acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Rabu (5/3/2025) malam. Pernyataannya yang menyalahkan wartawan membuat situasi semakin panas dan menuai kritik keras.

Ketika wartawan yang hendak meliput acara Sertijab tersebut terhalang di pintu gerbang gedung DPRD, petugas keamanan mengklaim bahwa wartawan yang hadir tidak membawa ID card khusus yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan (Sekwan). Namun, Hadi Atmaji, dalam keterangannya setelah acara, justru menanggapi bahwa pembatasan tersebut adalah pemahaman dari pihak wartawan itu sendiri.

"Kalau teman-teman merasa ada pembatasan, itu dari teman-teman sendiri. Kami tidak ada pembatasan," ujar Hadi Atmaji dengan tegas.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada larangan bagi wartawan untuk masuk. Hanya saja, ada protokol tertentu yang harus diterapkan dalam acara di gedung DPRD Jombang. Ia juga mengklaim bahwa terlalu banyak wartawan yang masuk ke ruang acara tidak akan memberikan kesan yang baik.

"Kan masak harus masuk semua? Ratusan wartawan kan nggak bagus juga," ujar Hadi, membenarkan adanya aturan tertentu yang diberlakukan.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa hanya unsur-unsur yang terkait langsung dengan acara Sertijab yang diundang dan diperbolehkan masuk. Menurutnya, jika jumlah wartawan yang masuk terlalu banyak, acara tidak akan terlihat profesional.

"Kami hanya mengundang unsur-unsur yang sangat terkait dengan acara ini. Itu kan protokoler banget. Setelah acara selesai, tidak ada batasan lagi, kok," tambahnya.

Namun, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap respons yang disampaikan Ketua DPRD Jombang. Mufid merasa bahwa tuduhan Hadi terhadap wartawan yang merasa dibatasi adalah keliru.

"Ketua Dewan ini tidak memahami situasi yang sebenarnya. Kok bisa-bisanya malah menuding wartawan yang merasa membatasi diri sendiri," ujar Mufid dengan nada kecewa.

Mufid sebelumnya juga telah mengkritik penerapan protokol yang dianggap terlalu berlebihan. Menurutnya, pembatasan yang terjadi di pintu gerbang gedung DPRD Jombang sangat tidak perlu, apalagi wartawan hanya berusaha untuk meliput jalannya acara yang penting bagi publik.

"Kalau masuk ruang paripurna saya bisa maklumi, karena tempatnya terbatas. Tapi kami dan teman-teman wartawan sudah dicegat di depan gerbang, dan tidak diperbolehkan masuk tanpa ID card dari Sekwan," jelas Mufid.

Imbas dari larangan masuk tersebut, sejumlah wartawan, termasuk dari PWI Jombang, terpaksa tertahan di luar gedung DPRD. Mufid mengecam keras tindakan tersebut dan menegaskan bahwa kerja wartawan tidak boleh dihalangi.

"Kerja wartawan itu tidak boleh dihalangi sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku. Kami mengecam kejadian ini," kata Mufid yang turut berada di lokasi saat itu.

Mufid juga menekankan bahwa acara Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Jombang perlu diketahui oleh publik, dan wartawan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keterbukaan informasi. Ia pun meminta agar DPRD Jombang lebih memperhatikan transparansi dan keterbukaan publik dalam setiap kegiatan resmi.

"Wartawan bukan pengemis yang kinerjanya perlu dibatasi. Kami wartawan profesional yang selalu mematuhi etika peliputan. Kami siap diatur agar acara berjalan tertib, tetapi tidak perlu dibatasi hanya untuk masuk ke gedung wakil rakyat," tandas Mufid.

Editor : Arif Ardliyanto