Munas APEKSI VII 2025 di Surabaya, 98 Kepala Daerah Pamer Inovasi Efisiensi APBD

Dalam Munas APEKSI 2025, setiap daerah diharapkan mencapai standar reformasi birokrasi yang tinggi, dengan kota-kota berperingkat AA seperti Surabaya menjadi mentor bagi daerah lain.

"Kami ingin seluruh kota anggota APEKSI bisa mendapatkan nilai AA dalam reformasi birokrasi. Standarisasi ini penting agar pelayanan publik semakin optimal," tambah Eri.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan komoditas strategis. Misalnya, kerja sama antara Surabaya, Bangkalan, dan Jombang untuk menyuplai kebutuhan daging ke Kota Balikpapan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Munas APEKSI 2025 juga akan fokus pada pemanfaatan bonus demografi dengan memberdayakan anak muda.

"Kami akan mengumpulkan anak muda dari berbagai daerah di Surabaya untuk mengikuti program kreatif hub. Tujuannya adalah menumbuhkan talenta baru yang bisa berkontribusi dalam pembangunan kota mereka masing-masing," jelasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal menekan pengeluaran, tetapi juga memaksimalkan pendapatan dan dampak sosial. Ia mencontohkan keberhasilan Surabaya dalam menggandeng pengusaha untuk mendanai program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana.

"Saya keluarkan Rp70 juta untuk mengadakan pertemuan di hotel dengan pengusaha, tetapi hasilnya mereka siap menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa dari keluarga miskin dengan total bantuan Rp40 miliar. Ini contoh efisiensi yang berdampak besar," ungkapnya.

Sebagai puncak acara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pembukaan Munas APEKSI untuk mendengarkan langsung program dari ketua dewan pengurus terpilih.

"Kami yakin para kepala daerah yang hadir adalah pemimpin-pemimpin visioner yang siap bergerak maju bersama untuk membangun Indonesia," pungkasnya.

Munas APEKSI VII 2025 di Surabaya diprediksi akan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar daerah, meningkatkan efisiensi APBD, serta memaksimalkan potensi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor : Arif Ardliyanto