Klub Logindo Jatim Desak Evaluasi SKB Lebaran, Cari Solusi yang Berkeadilan

SURABAYA – Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni Susilowati, mendesak evaluasi ulang terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional logistik selama Lebaran.

Ia menilai kebijakan tersebut terlalu panjang dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi, khususnya sektor logistik, ekspor-impor, dan distribusi barang.
 
"Kami memahami niat baik pemerintah dalam mengatur kebijakan ini. Namun, pembatasan selama 16 hari (H-8 hingga H+8 Lebaran) terlalu lama dan berdampak langsung pada kelancaran distribusi," ujar Christin Adni. 

Baca Juga

IEC Jatim Bareng Klub Logindo dan Emil Dardak Sepakat Dorong Ekspor Jawa Timur

Pelabuhan dan sistem logistik beroperasi dengan perhitungan per hari, sehingga pembatasan yang terlalu lama akan menyebabkan penumpukan barang, meningkatkan biaya operasional, dan memperlambat arus perdagangan.
 
Ia juga menyoroti dampak negatif bagi para pengusaha di sektor logistik, seperti perusahaan produsen, pengusaha EMKL dan freight forwarding, serta pengusaha trucking. 

Dampak ini meliputi extra cost yang tidak terduga, penumpukan barang di pelabuhan, dan kesulitan bagi sopir untuk mendapatkan pendapatan.
 
"Jika kegiatan logistik dihentikan lebih dari dua minggu, bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tetapi juga ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini," tegasnya.
 
DPD Klub Logindo Jatim menilai bahwa kebijakan yang terpaut di dalam SKB Lebaran ini perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi riil industri dan supply chain logistik. 

"Kami ingin kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh," tegas Christin Adni. 

"Kami berharap ada keseimbangan antara regulasi dan keberlanjutan ekonomi, agar semua pihak dapat tetap berjalan tanpa hambatan yang berlebihan," sambungnya.
 
DPD Klub Logindo Jatim mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komunikasi yang positif dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan sektor logistik dan ekonomi nasional. 

Mereka berharap adanya ruang dialog yang lebih terbuka dengan pemangku kepentingan agar dapat ditemukan solusi yang lebih adil, proporsional, dan tidak menghambat sektor usaha serta tenaga kerja.

Editor : Ali Masduki