Gubernur Khofifah Belum Siapkan Strategi Hadapi Kenaikan Tarif Impor AS, Ekonomi Jatim Terancam

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengakui belum menyiapkan langkah konkret untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru saja menaikkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia.

Kebijakan proteksionis AS ini dikhawatirkan akan memberikan dampak serius terhadap perekonomian Jawa Timur, khususnya sektor ekspor nonmigas.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Resmikan Huntara untuk Korban Tanah Gerak di Trenggalek

"Kita akan bertemu dengan para pelaku usaha untuk mendengarkan langkah yang akan mereka ambil. Sebagai bangsa dan sebagai regional Jawa Timur, kita perlu menciptakan inovasi, terobosan, dan menjajaki pasar-pasar baru," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/4/2025). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada Februari 2025, Amerika Serikat tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor nonmigas Jatim. Nilai ekspor ke AS mencapai USD 289,64 juta, disusul Tiongkok (USD 244,85 juta) dan Jepang (USD 182,40 juta).

Kontribusi ekspor ke AS sebesar 14,30 persen dari total ekspor nonmigas Jatim, menjadikannya pasar yang sangat vital. Sementara itu, ekspor ke kawasan di luar ASEAN dan Uni Eropa mendominasi dengan kontribusi 71,44 persen atau senilai USD 1,45 miliar.

Baca Juga

Ekspor Naik 16,64 Persen, Khofifah : Bukti Produk Jatim Mampu Bersaing di Pasar Global

Impor Masih Didominasi Tiongkok

Untuk impor nonmigas, Tiongkok memegang porsi terbesar dengan nilai USD 541 juta atau 29,05 persen. Amerika Serikat menyusul dengan kontribusi 5,63 persen (USD 104,85 juta), diikuti Jerman 5,50 persen (USD 102,51 juta).

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa kenaikan tarif impor oleh AS melalui kebijakan “The Fair and Reciprocal Plan” berpotensi memukul sektor industri dan ekspor Jatim secara signifikan.

Baca Juga

Pemprov Jatim Kejar Target Prevalensi Stunting 13,36 Persen di Tahun 2029

“Dampaknya bisa langsung maupun tidak langsung. Secara langsung akan menurunkan ekspor, terutama komoditas unggulan seperti perhiasan, produk logam, tekstil, alas kaki, elektronik, dan produk kayu,” jelasnya. 

Adik juga mengingatkan efek domino dari kebijakan ini, mulai dari terganggunya rantai pasok industri, penurunan permintaan dari UMKM hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

"Jika ekspor menurun, maka pesanan bahan baku dari supplier lokal juga turun. Ini berdampak langsung ke cash flow perusahaan, menunda investasi, dan bisa memicu PHK," ujarnya.

Baca Juga

Pemprov Jatim Perkuat Kerjasama Ekonomi Hingga Pendidikan Dengan Singapura

Melihat dampak yang bisa meluas, para pelaku industri dan pemerintah daerah diimbau segera merumuskan strategi alternatif, termasuk diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, dan penguatan industri lokal.

Editor : Arif Ardliyanto