Kisruh Uang Kompensasi Perumahan di Jombang Berujung Polisi, Ini Kronologi dan Fakta Terbarunya

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Pembagian uang kompensasi dari pengembang perumahan PT Sinar Surya Permata kepada warga Dusun Tunggul, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, berbuntut panjang. Alih-alih berakhir damai, proses tersebut kini memasuki ranah hukum setelah salah seorang warga melapor ke polisi.

Kasus ini mencuat setelah MB (67), warga setempat, melaporkan dugaan penipuan atau penggelapan uang kompensasi ke Polsek Jombang pada 4 Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Kusnan (59), yang juga warga setempat, menjadi terlapor.

Menurut laporan yang diterima, pada 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, dilakukan pertemuan untuk pembagian uang kompensasi senilai Rp200 juta dari PT Sinar Surya Permata kepada warga RW 004 Dusun Tunggul. Uang ini merupakan kompensasi atas pemanfaatan akses jalan perumahan yang melintasi lahan warga.

Dari jumlah tersebut: Warga umum RW 004 masing-masing menerima Rp900.000, dan Warga pemilik tanah (gogol) yang terdampak langsung dijanjikan menerima Rp2.000.000 per orang

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah pemilik tanah hanya menerima Rp1.000.000, sehingga memicu dugaan adanya penggelapan.

Kanit Reskrim Polsek Jombang, Ipda Dian Rizal Mabrur, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan awal dengan memanggil beberapa saksi.

"Sejumlah saksi dari berbagai pihak sudah kita panggil untuk dimintai keterangan, termasuk kepala desa dan perwakilan pengembang," jelas Rizal.

Didik Dwi Mulyawan, Kepala Desa Tunggorono, mengonfirmasi bahwa dirinya telah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Jombang. Ia menyayangkan konflik ini sampai harus berujung laporan polisi.

"Sebenarnya, pihak pengembang sudah menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi senilai Rp200 juta. Saya harap persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.

Persoalan pembagian uang kompensasi di Jombang ini diharapkan tidak menimbulkan perpecahan antarwarga. Pemerintah desa berharap proses hukum berjalan transparan, namun tetap menjaga kondusivitas lingkungan.

Editor : Arif Ardliyanto