Prabowo-Gibran Dipilih Rakyat, Bara Nusa Kecam Usulan Pergantian Wapres

SURABAYA – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Bara Nusa), Gianto Wijaya, mengecam keras usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Ia menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran dipilih oleh rakyat dan tidak ada alasan untuk mengganti Gibran.
 
"Mohon maaf, Prabowo-Gibran dipilih suara rakyat," tegas Gianto dalam pernyataan resminya hari ini.  Ia menilai delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI tersebut tidak logis dan hanya bertujuan menciptakan kegaduhan.  

Gianto khususnya menyoroti usulan pergantian Wapres, yang menurutnya tidak berdasar karena Gibran selama enam bulan menjabat tidak melakukan pelanggaran konstitusi.
 
"Sebagai cawapres hingga dilantik sebagai wapres dan sampai saat ini 6 bulan memerintah tidak ada pelanggaran prosedur maupun konstitusi," jelas Gianto.  Ia merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.  

Baca Juga

Bara Nusa All Out Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur 2024

Menurutnya, tidak ada alasan yang memenuhi syarat tersebut untuk memberhentikan Gibran.
 
Lebih lanjut, Gianto menduga usulan tersebut bertujuan untuk mengadu domba Prabowo, Gibran, dan Presiden Jokowi.  Dia menyinggung beberapa isu terkini yang dianggap bertujuan memecah belah, seperti polemik ijazah Jokowi, isu matahari kembar, dan kontroversi seputar IKN.
 
"Saya mensinyalir wacana ini sengaja dihembuskan untuk mengadu domba Prabowo, Gibran dan Jokowi serta bangsa kita," ujar Gianto.
 
Bara Nusa, sebagai tim sukses Prabowo-Gibran, menyerukan kepada seluruh pendukung untuk tetap solid dan mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran hingga 2029, bahkan hingga 2034 jika rakyat dan Tuhan meridhoi.  Gianto meminta agar masyarakat tidak terpecah belah oleh isu-isu yang beredar.
 
Sementara itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, telah mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya  kembali ke UUD 1945 asli, penghentian beberapa proyek strategis nasional, penghentian tenaga kerja asing China, dan reshuffle menteri.  Surat tuntutan tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan tinggi TNI.

Editor : Ali Masduki