Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Program Strategis Demi Kesejahteraan dan Pendidikan Masyarakat
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program kerja oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim. Fokus utama dari program ini adalah untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh kepala perangkat daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam (22/5/2025).
“Kita bukan bekerja sekadar mengejar IKU (Indikator Kinerja Umum), tapi bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pemerataan,” tegas Khofifah. Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan program mencakup indikator seperti gini ratio dan Theil Index yang menunjukkan kesenjangan sosial.
Khofifah menyoroti pentingnya kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah dukungan akses permodalan KUR untuk petani tebu, yang melibatkan Kemenko Perekonomian, PT SGN, perbankan termasuk Bank Jatim, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.
“Kalau jalan desa rusak, bagaimana petani atau wisatawan bisa mengakses potensi desa? Maka Dinas PU Bina Marga harus ikut bersinergi,” ujarnya.
Begitu pula dalam penanganan stunting, Gubernur meminta koordinasi antara Dinas Kesehatan, PKK, dan posyandu terus diperkuat. “Alhamdulillah penurunan angka stunting kita sudah signifikan. Tapi ini harus terus ditingkatkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Khofifah juga meminta percepatan pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).
Per 21 Mei 2025, Kopdes MP telah terbentuk di 5.597 lokasi dari target 8.501, mencakup 5.285 desa dan 312 kelurahan di Jawa Timur.
Untuk mendukung program MBG, Pemprov Jatim telah membangun 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 kota/kabupaten. Hingga saat ini, MBG telah melayani 240.277 siswa.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat tahap 1 sudah berlangsung di 12 lokasi, dengan tiga tambahan lokasi baru di UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
“Sekolah Rakyat adalah solusi pendidikan inklusif, sementara MBG sangat relevan dalam menurunkan stunting. Sedangkan Koperasi Merah Putih adalah kunci memajukan ekonomi desa,” terang Khofifah.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas progres realisasi APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, pendapatan daerah baru mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp9,9 triliun. Dari jumlah itu, Rp6,349 triliun berasal dari PAD, Rp3,547 triliun dari pendapatan transfer, dan Rp5,256 triliun dari pendapatan sah lainnya.
Di sisi belanja, realisasi masih di angka 22,86 persen atau Rp6,87 triliun. Ini mencakup belanja operasi Rp5,22 triliun, belanja modal Rp90 miliar, belanja tidak terduga Rp27,6 miliar, dan belanja transfer Rp1,51 triliun.
Khofifah menegaskan agar seluruh perangkat daerah mempercepat serapan anggaran dan mengefektifkan program yang berdampak langsung pada rakyat.
Editor : Arif Ardliyanto