Kucurkan Hibah Rp 6,9 M, Wali Kota Bekali Aturan Hukum Penerima. Ini Larangannya

MOJOKERTO, iNews.id – Menjelang Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mengucurkan dana hibah ke sejumlah lembaga maupu instansi. Total dana hibah untuk kepentingan masyarakat sekitar Rp6,9 miliar.

Jumlah nilai tersebut akan diberikan kepada 79 penerima. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mulai organisasi masyarakat, yayasan, sekolah, pondok hingga masjid. Pencairan dana Negara ini dilakukan secara hati-hati, Pemkot memberikan pembekalan supaya tidak menjadi masalah dibelakang hari.

Baca Juga

Pemkot Mojokerto Sabet Dua Penghargaan dari Media Nasional

Para penerima dikumpulkan di Rumah Rakyat, Kota Mojokerto. Mereka mendapatkan sosialisasi dari Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan juga Inspektorat Pemkot Mojokerto, serta Pajak Pratama.

"Saya berterima kasih karena sudah mau hadir semua. Artinya seratus persen," kata Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

Dengan mau hadirnya sebagai penerima ini, lanjut Ning Ita sapaan akrabnya berarti ada perhatian serius dari masyarakat. "Sinergi yang baik ini harus kita kuatkan dalam rangka membangun Kota Mojokerto ke depan. Agar kotanya lebih maju, miliki daya saing, masyarakatnya mandiri dan tingkat kesejahteraan semakin meningkat," tuturnya.

Baca Juga

Mampir Mojokerto! Ini Lokasi Destinasi Wisata Jajanan Basah yang Lagi Terkenal

Tak lupa Ning Ita juga meminta agar masyarakat memahami betul sosialisasi aturan hibah yang sudah disampaikan Pemkot Mojokerto. "Ada dari bagian hukum, kantor Pajak Pratama, bagian keuangan dan terakhir dari Inspektorat. Ini pemeriksa yang berhubungan dengan monev," bebernya.

Ning Ita menegaskan sosialisasi aturan yang diberikan ini memiliki satu tujuan, yakni agar pihak pemberi dan pihak yang menerima bisa selamat. "Seluruh narasumber yang telah memberikan materi tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada penerima hibah dan calon penerima hibah. Agar dana hibah yang diterima ini digunakan, dilaksanakan, dilaporkan seusuai dengan regulasi yang ada," tegas istri dari Supriyadi Karima Saiful ini.

Ning Ita menambahkan semua dilakukan agar bisa sama saling selamat antara Pemkot dan juga masyarakat yang menerima. "Karena semua dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah semua ada aturan regulasinya yang harus kita laksanakan. Kalau tak sesuai jalannya menuju tak selamat," paparnya.

Editor : Arif Ardliyanto