Kasus Keracunan MBG Capai 11 Ribu Siswa, Garda Satu Minta Pengawasan Lebih Ketat Dilapangan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah menjadi sorotan publik setelah serangkaian kasus keracunan siswa di berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 5 Oktober 2025, tercatat lebih dari 11.000 siswa menjadi korban keracunan akibat program tersebut.

Meski menimbulkan polemik, Organisasi Masyarakat (Ormas) Garda Satu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim, dalam acara pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Surabaya yang digelar di Hotel Namira Surabaya, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Abdul Rohim yang akrab disapa Cak Rohim menyatakan, pihaknya bersama seluruh anggota siap mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk penanganan MBG agar berjalan sesuai tujuan awalnya.

“Kami akan terus mendukung program pemerintah yang membawa manfaat bagi rakyat. Alhamdulillah, kemarin Kementerian Keuangan berhasil menerima Rp13 triliun hasil pengembalian dari kasus korupsi. Ini bukti bahwa pemerintah terus berbenah. Dengan dilantiknya pengurus DPW dan DPC hari ini, semoga Garda Satu semakin solid dalam memberi dukungan positif,” ujar Cak Rohim.

Sementara itu, Ketua DPW Garda Satu Jawa Timur, Badrul Aini, menegaskan bahwa organisasi yang ia pimpin memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tugas kami bukan sekadar mendukung, tetapi memastikan program pemerintah berjalan dengan benar. Jika ada penyimpangan, kami akan melaporkannya secara resmi kepada instansi terkait, dengan cara yang santun dan konstruktif,” ungkap Badrul.

Ia juga menyoroti beberapa wilayah di ujung timur Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kalimantan dan Sulawesi. Menurutnya, daerah-daerah kepulauan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan.

“Kami ingin pemerintah lebih memperhatikan kawasan kepulauan di timur Jawa Timur. Kondisinya cukup memprihatinkan, dan kami akan terus menyuarakan aspirasi mereka agar mendapat perhatian lebih,” tambahnya.

Acara pelantikan ini dihadiri puluhan anggota inti Garda Satu dari berbagai wilayah, termasuk Madura, Ponorogo, Banyuwangi, dan Surabaya. Kehadiran mereka menandakan semangat kebersamaan untuk memperkuat peran organisasi dalam mengawal kebijakan publik.

Garda Satu berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Dengan pendekatan yang humanis, organisasi ini bertekad menghadirkan pengawasan yang membangun demi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Editor : Arif Ardliyanto