48.077 Siswa Jatim Terima Bantuan Pendidikan, Cegah Anak Putus Sekolah di Daerah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Harapan baru datang bagi ribuan pelajar di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jatim resmi meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Peresmian dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (11/12) malam, didampingi sejumlah pejabat di antaranya Direktur SUPD IV Kemendagri Paudah, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai, dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Peluncuran program ini bukan sekadar penyerahan bantuan, tetapi juga komitmen pemerintah untuk membuka jalan pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Khofifah menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi terpenting yang menentukan masa depan generasi Jatim.

Baca Juga

Keren, Pegadaian Kanwil XII Surabaya Salurkan Rp369 Juta ke 123 Mahasiswa Berprestasi Jawa Timur

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan agar bantuan Rp1 juta per siswa ini dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Ini uang amanah. Tolong dijaga dan digunakan agar anak-anak tidak putus sekolah,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, pendidikan berkorelasi erat dengan berbagai persoalan sosial. Dengan bantuan ini, pemerintah berharap angka putus sekolah menurun, pernikahan dini dapat dicegah, dan seluruh anak bisa mengenyam wajib belajar 12 tahun—termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.

Ia juga menitip pesan khusus kepada para orang tua untuk terus menjaga semangat belajar anak-anaknya.

“Dorong mereka untuk melanjutkan sekolah, kuliah, hingga meraih masa depan yang barokah dan mulia,” imbuhnya.

Bantuan pendidikan ini menjadi bagian dari upaya besar Jatim meningkatkan kualitas SDM. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim mencapai angka 76,13—kategori tinggi—dan berada di atas rata-rata nasional 75,90.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Jatim kini berada pada angka 13,44 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,39 tahun.

“Ini buah kerja keras bersama. Namun kita harus memastikan akses pendidikan benar-benar merata,” tegas Khofifah.

Direktur SUPD IV Kemendagri, Paudah, memberikan apresiasi atas keseriusan Jawa Timur dalam memperjuangkan akses pendidikan.

Menurutnya, Jatim adalah satu-satunya provinsi yang telah menuntaskan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah.

“Komitmen ini patut diapresiasi. Bantuan pendidikan memastikan semua anak usia sekolah tetap berada di bangku sekolah,” ujarnya.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa bantuan pendidikan 2025 menyasar 48.077 siswa dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2, dengan total anggaran Rp48,077 miliar.

Rinciannya: SMA: 11.362 siswa, SMK: 24.339 siswa, dan SLB: 12.376 siswa

Dana akan ditransfer melalui virtual account masing-masing siswa dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, kuota internet, hingga biaya transportasi.

Aries menegaskan ada aturan ketat terkait pembatalan bantuan, termasuk jika penerima putus sekolah, menikah dini, terlibat kriminal, atau meninggal dunia.

“Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang anak Jawa Timur untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada siswa kelas X, XI, dan XII dari sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, Kemendagri juga menyerahkan dokumen fasilitasi rencana aksi penanganan anak tidak sekolah kepada Pemprov Jatim.

Editor : Arif Ardliyanto