Respon Dunia Hukum Digital, Calon Advokat Dibekali Etika dan Praktik E-Court, Apa Itu?

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Dunia advokat menuntut lebih dari sekadar kemampuan memahami hukum. Integritas, etika, dan kepekaan sosial menjadi bekal penting sebelum seseorang benar-benar terjun membela kepentingan hukum masyarakat. Kesadaran inilah yang mendorong Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Gresik menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-IV Tahun 2025.

PKPA ini berlangsung selama dua pekan, mulai 29 November hingga 13 Desember 2025, dengan metode hybrid, memadukan pembelajaran daring melalui Zoom Meeting dan tatap muka di Laboratorium Hukum Taufiqurrahman, Gedung E FH UWP Kampus Benowo, Surabaya. Skema ini memberi ruang fleksibilitas sekaligus pengalaman praktik langsung bagi para peserta.

Tak sekadar formalitas, rangkaian PKPA diisi oleh para akademisi dan praktisi hukum berpengalaman dari berbagai daerah di Indonesia. Diskusi berlangsung dinamis dengan pendampingan moderator Fikri Hadi, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara FH UWP, yang memastikan setiap sesi berjalan interaktif dan aplikatif.

Salah satu pemateri yang menyita perhatian peserta adalah Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., CLA. Selain dikenal sebagai Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi & Kerja Sama Universitas DPN PERADI, ia juga berpengalaman menangani perkara strategis nasional. Dalam PKPA ini, Prof. Firmanto menyampaikan dua materi krusial, yakni Kode Etik Profesi Advokat dan Teknik Wawancara dengan Klien.

Ia menekankan bahwa profesi advokat bukan sekadar profesi hukum, melainkan profesi terhormat (officium nobile) yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menjaga independensi. 

“Integritas dan profesionalitas adalah fondasi utama seorang advokat. Tanpa itu, keahlian hukum akan kehilangan maknanya,” pesannya kepada peserta.

Ketua DPC PERADI Gresik, Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., mengapresiasi penyelenggaraan PKPA yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara regional. Menurutnya, model ini membuka akses bagi calon advokat dari berbagai daerah di Jawa Timur yang belum memiliki fasilitas PKPA mandiri.

“PKPA regional ini melibatkan beberapa DPC PERADI di Jawa Timur. Harapannya, bisa menjadi pilot project bagi pelaksanaan PKPA di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga menyebut kegiatan ini mendapat perhatian positif dari pimpinan PERADI Nasional, termasuk Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M., Ketua Umum DPN PERADI.

Dari sisi teknis pelaksanaan, Ketua Panitia PKPA, Muhamad Chaidar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penerapan sistem hybrid disesuaikan dengan perkembangan dunia peradilan yang kini semakin mengandalkan teknologi. 

“Persidangan elektronik sudah menjadi realitas. Karena itu, kami memanfaatkan fasilitas laboratorium hukum e-court FH UWP agar peserta terbiasa dengan praktik hukum modern,” jelasnya.

Sementara itu, Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., menegaskan bahwa PKPA merupakan bagian strategis dari visi FH UWP sebagai “school of litigator.” Program ini tidak hanya menyiapkan lulusan yang andal di ruang sidang, tetapi juga selaras dengan visi universitas sebagai Sociopreneur University.

“Kami ingin lulusan hukum FH UWP mampu menjadi legalpreneur, menjalankan profesi hukum dengan orientasi dampak sosial. Profesi advokat adalah salah satu jalannya, dan PKPA menjadi gerbang awalnya,” tegas Andy.

Melalui PKPA ini, FH UWP dan PERADI Gresik berharap lahir advokat-advokat muda yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga beretika, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial.

Editor : Arif Ardliyanto