Trans Jatim Berpeluang Masuk Kediri Raya, Jalur Pare Kampung Inggris Hingga Kota Kediri Dikaji

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Harapan masyarakat Kediri Raya untuk menikmati layanan transportasi publik yang murah dan nyaman kian menguat. Respons positif warga terhadap kehadiran Trans Jatim di sejumlah daerah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melirik Kediri sebagai wilayah baru yang berpotensi dilayani.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyebut kajian awal perluasan layanan Trans Jatim di Kediri Raya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian tersebut adalah menghubungkan tiga wilayah strategis, yakni Pare di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.

Menurut politisi yang akrab disapa Pipin itu, wilayah Pare menjadi titik penting karena di sana terdapat Terminal B milik Pemprov Jatim. Dari terminal tersebut, rute Trans Jatim dalam kajian akan melewati Kampung Inggris, kawasan pendidikan yang dikenal ramai aktivitas masyarakat, sebelum masuk ke Kota Kediri.

“Dishub Provinsi sudah melakukan kajian rute. Mulainya dari Pare, lalu lewat Kampung Inggris, kemudian masuk Kota Kediri. Setelah itu terhubung sampai Kabupaten Nganjuk,” ujar Pipin, anggota DPRD Jatim dari Dapil 8.

Tak hanya soal jalur, kajian juga menyasar potensi penumpang. Hasilnya, okupansi dinilai cukup menjanjikan. Pipin menegaskan, secara kebutuhan dan minat masyarakat, Kediri Raya dinilai siap menerima layanan Trans Jatim sebagai moda transportasi publik andalan.

“Kalau dari hitungan okupansi, sudah layak. Secara kebutuhan, masyarakat Kediri Raya memang membutuhkan transportasi umum yang terjangkau dan aman,” ungkapnya.

Meski demikian, Pipin mengakui realisasi layanan Trans Jatim di Kediri Raya belum bisa diwujudkan tahun ini. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah membuat ekspansi koridor baru tertunda hingga 2026.

Namun, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan layanan transportasi publik di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di setiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).

“Kami berbicara soal asas keadilan. Transportasi publik itu harus murah, aman, nyaman, dan bisa diakses semua lapisan masyarakat. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi,” tegas Pipin.

Ia berharap, ketika kondisi fiskal Pemprov Jatim kembali memungkinkan, perluasan koridor Trans Jatim di Kediri Raya dapat segera direalisasikan, menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Sebelumnya, rencana perluasan Trans Jatim di Kediri Raya sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun DPRD Jatim memastikan, meski tertunda, rencana tersebut tidak dibatalkan, melainkan menunggu waktu dan kemampuan anggaran yang lebih ideal.

Editor : Arif Ardliyanto