Di Balik Turunnya Angka Kemiskinan, Tercatat 3,8 Juta Warga Jatim Masih Berjuang Bertahan Hidup

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Di balik tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, tersimpan pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hingga 2025, sebanyak sekitar 3,8 juta jiwa masih tercatat hidup dalam kondisi miskin dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan, angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,9 juta jiwa. Meski demikian, besarnya jumlah penduduk miskin dinilai masih memprihatinkan dan memerlukan langkah intervensi yang lebih terarah.

Baca Juga

Emil Ajak Masyarakat Hormati Merah Putih, Singgung Penanganan Kemiskinan di Jawa Timur

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, capaian itu tidak lepas dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Penurunan ini menandakan bahwa upaya pemerintah sudah berjalan. Namun, jika melihat jumlahnya, penduduk miskin di Jawa Timur masih sangat besar dan perlu penanganan yang lebih serius ke depan,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.

Tak hanya soal ekonomi, Puguh juga menyoroti kondisi kesehatan warga miskin yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, angka kesakitan penduduk miskin mencapai 41,05 persen, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi.

Baca Juga

Angka Kemiskinan Indonesia: Mana yang Benar, BPS atau Bank Dunia?

Ironisnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan jaminan kesehatan. BPS mencatat, sekitar 36,70 persen penduduk miskin di Jawa Timur belum memiliki jaminan kesehatan.

“Ini menjadi ironi. Di saat pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar untuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), masih ada jutaan penduduk miskin yang belum merasakan manfaat jaminan kesehatan,” tegas Puguh.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan kroscek serta pemutakhiran data penerima BPJS PBI di setiap daerah. Menurutnya, akurasi dan validitas data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Jamsostek bagi Pekerja Desa di Jawa Timur

Puguh juga menyinggung masih adanya warga yang secara ekonomi tergolong mampu, namun justru tercatat sebagai penerima BPJS PBI. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat miskin yang seharusnya lebih berhak mendapatkan perlindungan kesehatan.

“Golongan yang tidak miskin harus segera dikeluarkan dari data penerima, lalu digantikan dengan mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Puguh menegaskan bahwa penduduk miskin berhak memperoleh jaminan kesehatan penuh, khususnya mereka yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori miskin dan rentan miskin.

Baca Juga

Launching Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk 13.395 Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo

“Pemerintah daerah harus memprioritaskan kelompok ini dan memastikan tidak ada lagi penduduk miskin yang tertinggal dari akses jaminan kesehatan,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto