Biaya Operasional Melejit, Pengusaha Pelayaran Swasta Menjerit

​SURABAYA – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mendesak pemerintah segera melakukan analisis komprehensif dan merealisasikan kebijakan untuk meringankan beban biaya perusahaan angkutan pelayaran nasional.

​Langkah ini dinilai mendesak mengingat biaya operasional angkutan laut terus meningkat dan mulai mengancam keberlanjutan industri, terutama bagi perusahaan pelayaran swasta. Padahal, sebagai negara kepulauan, angkutan laut adalah infrastruktur vital penghubung logistik dan penumpang antarwilayah.

Baca Juga

Kontrak Rp2,39 Triliun Dongkrak Sektor Maritim, Perusahaan Pelayaran Bangun Enam Kapal Baru

Wakil Ketua Bidang Roro & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, menyoroti adanya ketimpangan dukungan pemerintah antara moda transportasi darat dan laut.

​"Infrastruktur darat seperti jalan raya dan jembatan dibangun serta dipelihara dengan pembiayaan negara. Sementara itu, kapal beserta seluruh biaya investasi dan operasionalnya harus ditanggung mandiri oleh perusahaan pelayaran," ungkap Rakhmatika di Surabaya, Senin (2/3/2026).

​Menurutnya, tekanan ini sangat terasa bagi pelayaran swasta yang tidak mendapatkan dukungan skema subsidi Public Service Obligations (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) layaknya BUMN.

Baca Juga

Quantum of the Seas, Kapal Cruise Terbesar di Indonesia Bersandar di Pelabuhan Lembar

Kondisi industri semakin terhimpit oleh kenaikan nilai tukar dolar AS. Mengingat banyak komponen biaya, khususnya pada kapal RoRo penumpang. Diantaranya, suku cadang dan perawatan teknis yang bergantung pada transaksi valuta asing.

​Masalah operasional di lapangan juga turut memperburuk keadaan. Pendangkalan alur dan kolam di sejumlah pelabuhan seringkali mengganggu kelancaran keluar-masuk kapal serta meningkatkan risiko kerusakan bagian bawah kapal.

​"Akibatnya, biaya perbaikan meningkat signifikan. Belum lagi keterbatasan tempat sandar yang memicu antrean kapal, berdampak pada pembengkakan biaya operasi dan ketepatan jadwal layanan," jelasnya.

Baca Juga

Pelindo dan KSOP Tanjung Perak Kolaborasi Tingkatkan Keselamatan Layanan Kapal Ro-Ro

INSA juga menyoroti tingginya beban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor laut dibanding moda transportasi lain. Rakhmatika mempertanyakan proporsi target PNBP yang dianggap tidak efisien jika dibandingkan dengan kontribusi logistiknya.

​"Logistik nasional sekitar 80% diangkut melalui darat, sementara laut hanya 12%. Muncul pertanyaan, mengapa target PNBP angkutan laut justru lebih tinggi dibandingkan moda darat yang memegang porsi logistik terbesar?" ujarnya.

Menanggapi situasi tersebut, DPP INSA meminta pemerintah segera mengambil tindakan konkret. Antara lain, penurunan tarif PNBP dan penyesuaian biaya kepelabuhanan, pemberian insentif energi/bahan bakar, dukungan penurunan bunga perbankan untuk investasi kapal dan penyederhanaan regulasi untuk menghapus tumpang tindih aturan yang memicu ekonomi biaya tinggi.

Baca Juga

DPP INSA Keluhkan Nasib Kapal Roro, Berharap Insentif Pemerintah

Rakhmatika memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, kemampuan operasional pelayaran swasta akan menurun drastis.

​"Jika tidak ada tindakan cepat, yang dikorbankan adalah keselamatan dan kualitas layanan. Dalam skenario terburuk, keberlangsungan usaha bisa terhenti, yang berujung pada terganggunya konektivitas antarpulau dan terhambatnya roda perekonomian nasional," tegasnya. 

Editor : Arif Ardliyanto