Banjir Pasuruan Belum Surut, Ancaman Penyakit Mengintai

Ia mendorong agar Dinkes Jatim segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah assessment langsung terhadap kondisi kesehatan warga.

“Harus ada pendataan. Apakah sudah ada yang terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan lain. Dari situ penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih dari sekadar distribusi bantuan logistik, menurut Puguh, kehadiran negara dalam situasi bencana harus dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Termasuk dalam hal perlindungan kesehatan.

“Jangan sampai warga merasa sendirian menghadapi risiko kesehatan. Negara harus hadir secara utuh,” tambahnya.

Di lapangan, indikasi minimnya keterlibatan Dinkes Jatim juga diakui oleh petugas BPBD. Salah satu petugas menyebut tidak melihat kehadiran Dinkes provinsi selama proses penanganan berlangsung.

“Tidak ketemu. Yang ada hanya Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPBD Jatim per Kamis (26/3/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah wilayah, seperti Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, hingga Gempol.

Dengan jumlah korban yang cukup besar dan kondisi banjir yang belum sepenuhnya pulih, DPRD Jatim mendesak adanya penguatan koordinasi lintas sektor. Fokus utama bukan hanya pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh warga terdampak.

Sebab bagi mereka yang masih bertahan di tengah genangan, ancaman sesungguhnya belum berakhir.

Editor : Arif Ardliyanto