Banjir Pasuruan Belum Surut, Ancaman Penyakit Mengintai

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Banjir yang belum sepenuhnya surut di Kabupaten Pasuruan, menimbulkan kekhawatiran baru. Bukan hanya soal rumah terendam atau aktivitas lumpuh, tetapi ancaman penyakit yang perlahan mengintai warga terdampak.

Kondisi ini mendapat sorotan serius dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Mereka mempertanyakan peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim yang dinilai belum terlihat optimal dalam penanganan bencana tersebut.

Baca Juga

Khofifah Salurkan Bantuan Langsung ke Siswa Terdampak Banjir Rejoso

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa penanganan banjir seharusnya tidak hanya bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial. Menurutnya, aspek kesehatan justru menjadi bagian paling krusial dalam situasi darurat seperti ini.

“Penanganan bencana itu harus lintas sektor. Tidak cukup hanya BPBD dan Dinsos. Dinas Kesehatan harus hadir memastikan warga tidak terserang penyakit pascabanjir,” ujarnya. 

Bagi warga yang terdampak, air yang menggenang berhari-hari bukan sekadar gangguan. Di balik itu, tersimpan potensi munculnya berbagai penyakit, mulai dari diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya.

Puguh menilai, absennya peran aktif Dinkes Jatim di lapangan bisa membuka celah besar dalam penanganan kesehatan masyarakat. Padahal, langkah pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih penting dibanding menunggu korban jatuh sakit.

Ia mendorong agar Dinkes Jatim segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah assessment langsung terhadap kondisi kesehatan warga.

“Harus ada pendataan. Apakah sudah ada yang terkena diare, penyakit kulit, atau gangguan lain. Dari situ penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih dari sekadar distribusi bantuan logistik, menurut Puguh, kehadiran negara dalam situasi bencana harus dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Termasuk dalam hal perlindungan kesehatan.

“Jangan sampai warga merasa sendirian menghadapi risiko kesehatan. Negara harus hadir secara utuh,” tambahnya.

Di lapangan, indikasi minimnya keterlibatan Dinkes Jatim juga diakui oleh petugas BPBD. Salah satu petugas menyebut tidak melihat kehadiran Dinkes provinsi selama proses penanganan berlangsung.

“Tidak ketemu. Yang ada hanya Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPBD Jatim per Kamis (26/3/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah wilayah, seperti Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, hingga Gempol.

Dengan jumlah korban yang cukup besar dan kondisi banjir yang belum sepenuhnya pulih, DPRD Jatim mendesak adanya penguatan koordinasi lintas sektor. Fokus utama bukan hanya pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh warga terdampak.

Sebab bagi mereka yang masih bertahan di tengah genangan, ancaman sesungguhnya belum berakhir.

Editor : Arif Ardliyanto