DPRD Surabaya Soroti Keterbatasan Fasilitas di PN Surabaya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id — Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyoroti keterbatasan fasilitas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi, Rabu (21/5/2026). Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, bersama tiga wakil ketua DPRD, yakni Bahtiyar Rifai, Laila Mufidah, dan Arif Fathoni. Mereka diterima jajaran humas PN Surabaya dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi lembaga peradilan tersebut.

Baca Juga

Silaturahmi DPRD dan Muhammadiyah Bahas Kota Inklusif hingga Izin Rumah Sakit

Dalam pertemuan itu, Syaifuddin mengaku mendapat gambaran langsung terkait kondisi internal PN Surabaya yang masih menghadapi keterbatasan ruang sidang hingga fasilitas pengarsipan. Menurutnya, sebagai pengadilan kelas IA khusus dengan tingkat kompleksitas perkara yang tinggi, PN Surabaya seharusnya memiliki sarana penunjang yang lebih memadai.

“Kompleksitas perkara hukum di Surabaya sangat tinggi. Hampir semua jenis perkara ada di sini, tetapi ruang sidang dan sarana pendukungnya ternyata masih terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan ruang sidang membuat sejumlah agenda persidangan harus menunggu antrean. Bahkan, aparat penegak hukum yang membawa terdakwa maupun saksi kerap harus menunggu giliran karena kapasitas ruang yang tidak mencukupi.

Baca Juga

50 Persen APBD Kota Surabaya untuk Penuhi Kebutuhan Anak, Ini Fakta Di Lapangan

Kondisi serupa juga terjadi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Saat ini, pelaksanaan sidang tipikor di Surabaya masih bergantung pada ruang sidang yang terbatas sehingga sebagian agenda persidangan harus digelar di wilayah lain.

Menurut Syaifuddin, persoalan tersebut berpotensi menghambat prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diharapkan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan kunjungan DPRD tidak berkaitan dengan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami tidak boleh mengintervensi ataupun memengaruhi perkara. Tetapi kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.

Baca Juga

Jumlah Intelijen di Indonesia Ada Tiga, Ini Lembaganya

Sementara itu, Humas PN Surabaya, S. Pujiono, menyebut kunjungan pimpinan DPRD menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi pengadilan.

Editor : Arif Ardliyanto