Munas XVIII HIPMI Jadi Sorotan, Isu Penolakan Lampung Dibantah HIPMI Jatim

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik penetapan lokasi Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terus menjadi sorotan. Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, membantah keras narasi yang menyebut mayoritas Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI menolak pelaksanaan Munas di Lampung.

Menurut Ahmad, informasi mengenai adanya “50 plus 1 Ketua Umum BPD HIPMI” yang disebut menolak Lampung sebagai tuan rumah merupakan kabar yang tidak sesuai fakta forum organisasi.

“Itu tidak benar dan menyesatkan,” tegas Ahmad saat memberikan keterangan di Bali, Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, keputusan terkait lokasi Munas XVIII HIPMI sejatinya telah disepakati dalam Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026 yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Minggu (15/2/2026). Dalam forum tersebut, seluruh peserta disebut sepakat menyerahkan penentuan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.

“Pada saat SDP, kami sepakat penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI. Setelah itu, Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) memutuskan Lampung sebagai lokasi Munas XVIII HIPMI,” ujarnya.

Ahmad menilai keputusan tersebut juga tetap konsisten dalam Forum Ketua Umum BPD yang digelar di Bali sehari sebelum debat kandidat Munas berlangsung. Ia menegaskan mayoritas peserta forum tetap mendukung keputusan yang telah diambil sebelumnya.

“Kenyataannya, saat Forum Ketum BPD, mayoritas menyepakati dan menyerahkan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah Munas. Jadi isu 50 plus 1 itu tidak benar, karena saya hadir langsung di forum tersebut,” katanya.

Debat Kandidat Munas HIPMI Ricuh, Tiga Calon Ketum Walk Out

Dinamika Munas XVIII HIPMI semakin memanas setelah tiga calon ketua umum melakukan aksi walk out dalam Debat Kandidat Kedua Munas XVIII HIPMI di Bali, Sabtu (23/5/2026).

Tiga kandidat yang keluar dari forum yakni Reynaldo Bryan, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong.

Ketiganya menolak pelaksanaan Munas di Lampung dengan alasan menjaga netralitas organisasi serta kepatuhan terhadap aturan internal HIPMI. Mereka juga mengklaim membawa aspirasi sejumlah BPD yang meminta lokasi Munas dipindahkan.

Aksi walk out tersebut membuat jalannya debat kandidat terganggu dan agenda forum tidak dapat diselesaikan hingga akhir.

Situasi ini memperlihatkan tensi politik internal HIPMI yang semakin menghangat menjelang pelaksanaan Munas XVIII, termasuk terkait penentuan tuan rumah dan dinamika dukungan antar-BPD di berbagai daerah.

Editor : Arif Ardliyanto