Jawa Timur Tumbuh 5,96 Persen di Tengah Krisis Global, APBN Surplus Rp57,56 Triliun

Selain tumbuh kuat, stabilitas harga di Jawa Timur juga masih terjaga. Pada Mei 2026, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,49 persen (yoy) dan masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5±1 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti lonjakan harga yang berlebihan, sehingga daya beli masyarakat relatif tetap terjaga.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2026 akan tetap tumbuh positif di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Optimisme tersebut didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat, peningkatan investasi, berlanjutnya proyek-proyek strategis, serta aktivitas perdagangan dan ekspor yang terus bergerak.

Ketahanan ekonomi Jawa Timur juga tercermin dari sektor jasa keuangan yang tetap ekspansif. Hingga April 2026, OJK mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp628,02 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp840,77 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas dunia usaha masih berjalan aktif dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap tinggi.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK, Horas V.M. Tarihoran, menyebut sektor jasa keuangan masih menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ketahanan sektor jasa keuangan Jawa Timur masih sangat baik. Fungsi intermediasi berjalan dengan baik, risiko kredit terkendali, dan hal ini menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Tak hanya perbankan, pasar modal Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan signifikan. Jumlah investor pasar modal telah mencapai 2,99 juta Single Investor Identification (SID) atau terbesar ketiga secara nasional.

Sementara itu, pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap terjaga dengan outstanding kredit mencapai Rp230,93 triliun, menegaskan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara di Jawa Timur hingga Mei 2026 tercatat mencapai Rp106,08 triliun atau 35,13 persen dari target APBN. Angka ini tumbuh 7,33 persen secara tahunan.

Kinerja yang lebih impresif terlihat pada penerimaan pajak neto yang mencapai Rp46,86 triliun, tumbuh 16,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, menilai tren tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang masih bergerak positif.

"Tren penerimaan ini terus menunjukkan eskalasi positif dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2026, yang mengindikasikan bahwa aktivitas usaha, daya beli atau konsumsi masyarakat, serta kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur berada pada kondisi yang sehat," ujar Max.

Kontributor terbesar penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp7,3 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp22,11 triliun. Sektor industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi penyumbang utama penerimaan negara.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencapai Rp55,48 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp3,74 triliun.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi belanja negara guna memperkuat dampak APBN terhadap perekonomian masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara di Jawa Timur telah mencapai Rp48,52 triliun atau 42,92 persen dari total pagu anggaran.

Yang paling menonjol adalah pertumbuhan belanja modal yang melonjak hingga 247,73 persen (yoy) menjadi Rp3,04 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp1,92 triliun, serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp700,49 miliar.

Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga telah terealisasi sebesar Rp29,96 triliun atau 46,76 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Tetap Tinggi

Di sektor perlindungan nasabah, LPS memastikan mayoritas rekening masyarakat Jawa Timur masih berada dalam cakupan penjaminan.

Hingga April 2026, sebanyak 99,95 persen rekening nasabah bank umum atau sekitar 71,3 juta rekening dijamin penuh oleh LPS. Sementara pada BPR dan BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,98 persen atau sekitar 2,5 juta rekening.

Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, inflasi yang terkendali, sektor keuangan yang sehat, serta dukungan APBN yang kuat, Jawa Timur menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu motor utama perekonomian nasional. Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan sektor usaha di seluruh daerah.

Editor : Arif Ardliyanto