GSNI Minta Pemerintah Perhatikan Keberadaan Sekolah di Daerah 3T secara Serius, Ini Alasannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pendidikan nasional dengan mengedepankan kritik yang konstruktif. Sikap tersebut mengemuka dalam Kongres Nasional GSNI yang digelar di Surabaya pada 25–27 Juni 2026, dengan salah satu sorotan utama adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlunya pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh.

Dalam forum yang dihadiri delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GSNI dari berbagai daerah, M. Fadil Tegar Syafian dari DPC GSNI Surabaya terpilih sebagai Ketua Umum GSNI periode 2026–2028, didampingi Anggun Kumala Sari dari DPC GSNI Pemalang sebagai Sekretaris Jenderal. Kepengurusan baru mengusung tema "GSNI New Generation" dengan visi membangun organisasi pelajar yang independen, progresif, serta aktif mengawal kebijakan publik di bidang pendidikan.

Dalam pidato perdananya, Fadil menilai tantangan pendidikan di Indonesia masih jauh lebih kompleks dibanding sekadar menjalankan program-program populis. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan pelajar, terutama mereka yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian GSNI adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Fadil, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh.

"GSNI melihat masih banyak persoalan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Di berbagai daerah masih muncul keluhan mengenai ketidaksiapan distribusi, kualitas makanan yang tidak seragam, keterlambatan penyaluran, hingga lemahnya pengawasan pelaksanaan program. Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan pelaksanaan, tetapi harus memastikan kualitas layanan benar-benar diterima secara adil oleh seluruh pelajar," ujar Fadil.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menjadikan wilayah 3T sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemerataan layanan pendidikan dan program pendukung tidak boleh hanya dinikmati oleh daerah perkotaan.

"Jangan sampai anak-anak di kota menikmati layanan yang relatif baik, sementara pelajar di daerah 3T masih menghadapi keterbatasan akses, distribusi yang tidak menentu, bahkan fasilitas sekolah yang jauh dari layak. Apabila negara ingin membangun generasi emas, maka titik berangkatnya harus dimulai dari daerah yang selama ini paling tertinggal. Keadilan pendidikan tidak boleh berhenti pada slogan," katanya.

Lebih lanjut, Fadil menilai keberhasilan pembangunan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah paket makanan yang disalurkan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi banyak sekolah, khususnya di wilayah terpencil.

"Masih banyak sekolah di wilayah 3T yang kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, akses air bersih, listrik, jaringan internet, bahkan guru. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Negara tidak boleh terjebak pada kebijakan yang bersifat seremonial, sementara akar persoalan pendidikan belum terselesaikan," ujarnya.

GSNI juga mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi berkala terhadap implementasi MBG dengan melibatkan sekolah, masyarakat, akademisi, serta organisasi pelajar. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki melalui mekanisme yang transparan dan berbasis data.

"Kritik bukanlah bentuk penolakan terhadap kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab demokrasi untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. GSNI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan berbasis data. Kami tidak ingin kebijakan pendidikan hanya terlihat berhasil di atas laporan, tetapi gagal menjawab kebutuhan pelajar di lapangan," tegas Fadil.

Menutup pidatonya, Fadil menegaskan kepengurusan GSNI periode 2026–2028 akan memprioritaskan agenda pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas sekolah di wilayah 3T, kesejahteraan guru, serta pengawalan kebijakan pendidikan nasional.

Melalui semangat "GSNI New Generation", organisasi tersebut berkomitmen menjadi wadah perjuangan pelajar yang kritis dan solutif dalam mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang berkeadilan, sehingga pembangunan sumber daya manusia Indonesia tidak hanya bertumpu pada program bantuan, tetapi juga pada pembenahan menyeluruh terhadap kualitas dan akses pendidikan di seluruh daerah.

Editor : Arif Ardliyanto