APBD Perubahan Jatim 2026 Naik Rp2,6 Triliun, Infrastruktur Desa dan Tunjangan Guru Jadi Prioritas

Dia menyampaikan, hasil reses DPRD juga menunjukkan persoalan infrastruktur masih menjadi kebutuhan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.

"Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, bahkan ada yang hanya sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta sehingga tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang berarti," ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, APBD Perubahan 2026 juga tetap mengalokasikan anggaran bagi sejumlah program sosial. Di antaranya program beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta berbagai layanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

DPRD Jawa Timur juga memberi perhatian terhadap penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menyisakan kewajiban dari tahun sebelumnya. Meski secara regulasi pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, DPRD bersama Pemprov Jatim tengah mengkaji berbagai skema agar pemerintah provinsi dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

Deni berharap APBD Perubahan 2026 mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan program-program sosial yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Timur.

Editor: Arif Ardliyanto