Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Kembali Lancar, Kapasitas Angkut Naik Lebih dari 50 Persen

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali berjalan lancar dalam lima hari terakhir, sejak 29 September hingga 3 Oktober 2026. Sebelumnya mengalami kemacetan berkepanjangan.

Antrean kendaraan kini dapat tertampung di dalam terminal sehingga tidak lagi menimbulkan kemacetan panjang di jalan menuju pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai membuat akses masyarakat dan distribusi logistik menuju Bali kembali lebih lancar.

Baca Juga

GP Ansor Jatim Siagakan 20.000 Personel Banser Amankan Muktamar ke-35 NU

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Rakhmatika Ardianto, mengatakan kelancaran tersebut merupakan hasil penyesuaian pola operasi dan kerja sama antara perusahaan penyeberangan dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Syukur alhamdulillah, penyeberangan Ketapang–Gilimanuk sudah kembali lancar. Antrean yang ada saat ini hanya berada di dalam terminal. Karena itu, masyarakat maupun pelaku angkutan logistik yang hendak menuju Bali tidak perlu lagi ragu menggunakan lintasan ini,” ujar Rakhmatika di Surabaya, Sabtu (3/10/2026).

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat proses bongkar muat kapal dari sebelumnya sekitar 35 menit menjadi 15 menit. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan rapat pada Senin (28/9/2026) yang dipimpin anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama KSOP, BPTD, ASDP, serta pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga

Ribuan Pesepeda Ramaikan Bromo KOM XII

Percepatan waktu bongkar muat memungkinkan frekuensi perjalanan kapal ditingkatkan. Langkah tersebut diproyeksikan menambah kapasitas angkut harian lebih dari 50 persen.

Penyesuaian pola operasi dilakukan untuk mengompensasi berkurangnya kapasitas pelayanan akibat penutupan satu pasang dermaga yang saat ini menjalani proses revitalisasi oleh ASDP. Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung hingga Desember 2026 sampai Maret 2027.

“Perusahaan penyeberangan telah berkorban dalam penyelesaian masalah kemacetan ini dengan merelakan alokasi waktu bongkar muat yang lebih singkat. Tujuannya agar perputaran kapal meningkat dan kebutuhan masyarakat serta distribusi logistik tetap terlayani,” jelasnya.

Baca Juga

Arus Balik Lebaran di Jatim Naik 18 Persen, Kapolda Pastikan Lalu Lintas Tetap Lancar

Meski kondisi lalu lintas penyeberangan mulai normal, Rakhmatika meminta percepatan waktu bongkar muat diikuti dengan percepatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur pelabuhan.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, pekerjaan penyambungan dan perpanjangan plengsengan di Ketapang juga diminta segera direalisasikan dengan target penyelesaian maksimal satu bulan.

Optimalisasi tersebut, bersama fasilitas pasangannya di Gilimanuk, diharapkan dapat menyediakan tambahan kapasitas sandar yang setara dengan satu pasang dermaga.

Baca Juga

Volume Kendaraan Tembus 2,1 Juta, Arus Mudik Jatim Naik 18 Persen

Rakhmatika juga meminta ASDP mempercepat perbaikan Dermaga Bulusan agar dapat kembali difungsikan. Menurutnya, penambahan kapasitas dermaga diperlukan untuk menjaga kelancaran lintasan dalam jangka panjang.

Dari total 58 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang–Gilimanuk, sekitar 28 kapal yang dapat dioperasikan setiap hari dalam pola operasi normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan armada masih terbatas oleh kapasitas dermaga.

“Penambahan dermaga harus menjadi prioritas investasi ASDP, terutama untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan ketika jalan tol tersambung. Jangan sampai akses menuju pelabuhan semakin lancar, tetapi kapasitas penyeberangannya tidak siap menampung peningkatan kebutuhan,” tegasnya.

Untuk jangka panjang, Rakhmatika mendorong pembangunan beberapa pasang dermaga tambahan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Menurutnya, peningkatan kapasitas infrastruktur perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan mobilitas kendaraan dan distribusi logistik menuju Bali.

Ia juga berharap ASDP sebagai pengelola pelabuhan dapat menjaga kualitas pelayanan kepada perusahaan penyeberangan maupun konsumen melalui penyediaan fasilitas yang memadai, andal, dan terpelihara.

“Perbaikan dan penambahan fasilitas perlu didukung perencanaan investasi serta pendanaan korporasi yang jelas, tidak semata-mata menunggu anggaran pemerintah,” katanya.

Editor: Arif Ardliyanto