Operasi Pasar Tak Cukup Redam Inflasi, Pemprov Jatim Diminta Benahi Pasokan
SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) gencar menggelar pasar murah guna mengendalikan inflasi. Meski begitu, inflasi di provinsi ini tetap tinggi dan bahkan diatas angka inflasi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jatim pada September 2026 tercatat 3,33 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,28 persen.
Tekanan inflasi di Jatim terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok tersebut mengalami inflasi tahunan sebesar 4,68 persen dan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi Jatim, yakni 1,30 persen.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB Unair), Rudi Purwono, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar ketika harga kebutuhan pokok melonjak.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan pasokan, mengantisipasi kenaikan permintaan, serta memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus mampu mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sebelum menentukan langkah penanganan,” katanya, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan pasokan dan pola kenaikan harga yang berbeda. Karena itu, penanganan inflasi perlu diawali dengan pemetaan komoditas yang mengalami kenaikan harga, penyebabnya, serta solusi yang sesuai.
Ia menilai koordinasi antarlembaga dalam TPID perlu diperkuat agar pemerintah dapat mengantisipasi pola kenaikan harga yang berpotensi berulang. “Langkah pencegahan tersebut penting, terutama untuk komoditas pangan yang permintaannya meningkat pada periode tertentu,” jelasnya.
Rudi menjelaskan, operasi pasar tetap menjadi salah satu instrumen untuk menekan harga ketika kenaikan sudah terjadi. Namun, efektivitasnya bergantung pada jenis komoditas, jumlah barang yang disediakan, serta respons masyarakat.
Pemerintah, kata dia, perlu menghitung kebutuhan komoditas secara tepat agar operasi pasar benar-benar mampu menahan kenaikan harga. Jika harga beras medium meningkat, misalnya, jumlah beras yang disalurkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain ketersediaan barang, komunikasi publik juga berperan penting. Masyarakat perlu mengetahui informasi mengenai pelaksanaan operasi pasar dan komoditas yang tersedia agar program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Operasi pasar tidak selalu efektif untuk menangani seluruh komoditas penyumbang inflasi. Penanganannya harus disesuaikan dengan karakteristik barang yang mengalami kenaikan harga,” imbuhnya.
Menurutnya, pengendalian harga beras relatif lebih memungkinkan karena terdapat peran Perum Bulog dalam pengelolaan komoditas tersebut. Sementara itu, komoditas hortikultura seperti cabai memiliki tantangan berbeda.
Sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang sesuai dengan kondisi pasokan. “Kalau yang naik harga cabai, ini cukup repot, karena tidak ada operasi pasar untuk cabai,” jelasnya.
Meski demikian, Rudi menilai langkah intervensi terhadap harga beras selama ini dapat membantu menahan kenaikan agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari hilangnya seluruh kenaikan harga, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah lonjakan harga,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemprov Jatim terus menggelar pasar murah di berbagai daerah. Program ini menyediakan beragam kebutuhan pokok dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga daya beli.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah ini menjadi ikhtiar bersama untuk membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Khofifah berharap pelaksanaan pasar murah di berbagai titik dapat membantu menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kita lakukan di berbagai titik, harapannya bisa mendekatkan penjangkauan daya beli masyarakat, kedua ini pasti penetrasi inflasi,” katanya.
Salah satu kegiatan pasar murah digelar di Kabupaten Pacitan. Beras menjadi salah satu komoditas utama yang disediakan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp11.000 per kilogram (kg) atau Rp55.000 per kemasan lima kg. Harga tersebut berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP sebesar Rp12.500 per kg. Sebagai pembanding, harga beras medium di Kabupaten Pacitan tercatat Rp13.416 per kg.
Sementara itu, beras premium ditawarkan Rp14.000 per kg atau Rp70.000 per kemasan lima kg. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga beras premium di Kabupaten Pacitan yang mencapai Rp14.800 per kg.
Pasar murah juga menyediakan 200 kg gula pasir dengan harga Rp14.000 per kg, lebih rendah dibandingkan harga di Kabupaten Pacitan sebesar Rp18.000 per kg. Minyak goreng tersedia sebanyak 240 liter dengan harga Rp13.000 per liter.
Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, disediakan 200 kemasan telur ayam ras seharga Rp20.000 per kemasan dan 100 kemasan daging ayam ras seharga Rp32.000 per kemasan.
Komoditas hortikultura juga tersedia, antara lain cabai merah besar dan cabai rawit merah yang dijual dalam paket seharga Rp5.000 per 200 gram. Total pasokan cabai yang disediakan mencapai 30 kg.
Adapun bawang merah dan bawang putih masing-masing tersedia sebanyak 20 kg. Kedua komoditas tersebut dijual Rp6.000 per kemasan 250 gram atau setara Rp24.000 per kg. Harga itu lebih rendah dibandingkan harga masing-masing komoditas di Kabupaten Pacitan sebesar Rp28.666 per kg.
Editor: Arif Ardliyanto