Stok BBM Diklaim Aman, Antrean SPBU di Jatim Belum Teratasi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur (Jatim) menjadi sorotan di tengah klaim ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) yang aman. 

Persoalan ini mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta kepastian pasokan dan kelancaran distribusi, terutama Biosolar dan Pertalite.

Baca Juga

Antrean BBM Belum Normal, Emil Dardak Minta Distribusi Dipercepat

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Selasa (20/10/2026), Khofifah menegaskan bahwa kecukupan stok di depo atau terminal BBM harus diikuti ketersediaan pasokan di setiap SPBU.

Menurut Khofifah, informasi stok yang tersedia belum cukup untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi apabila distribusi ke SPBU masih mengalami kendala. 

Dia mengungkapkan, masih ditemukan SPBU yang memasang pengumuman bahwa Solar sedang dalam perjalanan, meski informasi stok menunjukkan pasokan tersedia. “Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman,” ujar Khofifah.

Baca Juga

Distribusi BBM ke SPBU di Jatim Belum Sepenuhnya Normal, Antrean Masih Terjadi

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena BBM berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Gangguan pasokan, khususnya Biosolar, berpotensi menghambat transportasi, distribusi logistik, aktivitas usaha, hingga kegiatan nelayan.

“Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” ungkapnya.

Khofifah meminta pemerintah pusat dan Pertamina Patra Niaga memastikan persoalan distribusi ditangani hingga ke tingkat SPBU. Pemantauan digital, menurutnya, perlu diimbangi pengecekan langsung untuk mengetahui kondisi riil di lapangan dan mengidentifikasi penyebab keterlambatan pasokan.

Baca Juga

Harga Minyak Turun Usai Konflik Iran-AS Mereda, Bagaimana Nasib Pertamax?

Dia juga mendorong penguatan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi dugaan penyimpangan. Termasuk praktik penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.

Khofifah mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk memantau jalur distribusi BBM secara langsung, termasuk dugaan pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.

Selain persoalan distribusi, Khofifah meminta informasi yang akurat dan terkini mengenai kendala pasokan. Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjelaskan situasi kepada masyarakat secara tepat dan mencegah kesimpangsiuran.

Baca Juga

Polsek Pakal Bongkar Peredaran Miras Ilegal di Manukan, Modus Berkedok Toko Buah

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan kecukupan stok tidak hanya di depo, tetapi juga di setiap SPBU.

Untuk mempercepat distribusi, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah. Antara lain, penambahan pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jatim, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta perpanjangan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Editor: Arif Ardliyanto