Luruskan Informasi, KH Ismail Ghofur dan Kiai Kalbar Tegaskan Tak Hadiri Pertemuan 8 Agustus
JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Rais Syuriyah PW Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, KH Muhammad Isma'il Ghofur, bersama Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., menyampaikan klarifikasi tertulis terkait kabar yang mengaitkan nama mereka dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI, serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.
Selain KH Isma'il Ghofur dan H. Nazril Hijar, nama Faruki selaku Ketua PCNU Kota Pontianak dan KH Nasri selaku Rais Syuriyah PCNU Sanggau juga turut menjadi perhatian dalam dinamika ini.
Melalui surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, KH Muhammad Isma'il Ghofur menegaskan bahwa beliau tidak menghadiri rangkaian kegiatan tersebut, baik melalui rombongan penerbangan Lion Air (IU 691) maupun keberangkatan mandiri. Langkah klarifikasi ini diambil untuk meluruskan pemberitaan di beberapa media yang sempat mencantumkan nama beliau.

Di sisi lain, H. Nazril Hijar memberikan penjelasan serupa melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026. Beliau memastikan tidak hadir dalam acara di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal tersebut. Nazril menjelaskan bahwa pada 8 Agustus 2026, beliau tengah berada di Kabupaten Kayong Utara untuk menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Mengenai keikutsertaannya dalam Muktamar NU, Nazril menegaskan bahwa dirinya hadir secara resmi sesuai jadwal panitia pada 27–31 Agustus 2026 di arena Muktamar, dan tidak mengikuti agenda atau pertemuan di tempat lain di luar jadwal resmi tersebut.
Menjaga Marwah dan Kehormatan Organisasi
Sikap dan keputusan para kiai untuk tidak hadir menjadi sorotan hangat di tengah hangatnya dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama. Menjaga kehormatan organisasi dipandang sebagai ikhtiar penting agar setiap proses pengambilan keputusan di NU tetap berlandaskan asas musyawarah, keterbukaan, dan tata kelola organisasi yang beretika.
“Demi marwah NU, kami tidak ingin terlibat dalam agenda yang dapat menimbulkan polemik dan mempertanyakan integritas proses Muktamar. NU adalah amanah besar yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya.”
Bagi para kiai, merawat nama baik NU bukan sekadar urusan hadir atau absen dalam sebuah forum, melainkan wujud komitmen untuk memastikan seluruh proses berorganisasi berjalan dengan santun, bermartabat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga Nahdliyin.
Melalui klarifikasi tertulis ini, diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran informasi terkait kehadiran kedua tokoh tersebut pada agenda 8 Agustus 2026. Mengenai berbagai persepsi terkait tujuan pertemuan tersebut, keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jernih dan berimbang.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar