Mahasiswa Geruduk Grahadi, Kritik MBG hingga Penanganan Karhutla

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan mahasiswa dan masyarakat sipil di Surabaya.

Sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan, kembali memunculkan desakan agar pemerintah melakukan perubahan nyata.

Prabowo ke Jombang Hari Ini, Ndalem Pesantren Tambakberas Jadi Tujuan Sebelum Buka Muktamar NU

Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Aksi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan kritik dan mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.

Massa mulai berdatangan sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional. Secara bergantian, peserta aksi menyampaikan orasi mengenai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara konkret.

Koordinator lapangan aksi, Daniel Situmorang, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian keresahan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, dua tahun masa pemerintahan seharusnya cukup untuk menunjukkan hasil evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Garda Satu Tegaskan Komitmen Kawal Program Pemerintah dalam Rapat Awal 2026

“Tujuan aksinya, kami menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan tuntutan kami selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran karena menurut kami, bukan waktunya lagi evaluasi,” kata Daniel di lokasi aksi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Massa mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program-program tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat. Mereka juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Daniel menilai pemerintah harus memastikan program prioritas benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, kebijakan yang menggunakan anggaran negara semestinya tidak mengabaikan kebutuhan mendasar, termasuk pendidikan.

Tagar Indonesia Gelap di Gelombang Protes Mahasiswa, Begini Tanggapan ICMI Jatim

Selain persoalan anggaran dan program pemerintah, demonstran mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Mereka menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah konkret, mengingat dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta wilayah lain yang terdampak asap.

Menurut Daniel, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan perubahan cuaca. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah yang lebih terukur untuk mengatasi sumber kebakaran dan mencegah persoalan serupa terus berulang.

Massa juga meminta para wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah lebih serius menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka berharap lembaga legislatif tidak hanya menghasilkan regulasi, tetapi juga memastikan kebijakan yang dibuat menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bayu Airlangga Puji Langkah Prabowo Kirim Tim ke Brasil Pelajari Skema Makan Bergizi Gratis

Dalam aksi tersebut, demonstran turut menyampaikan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan. Daniel menyebut tuntutan itu dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menuntut Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatan ini sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia. Entah itu suara kami ini bisa melalui cara yang benar menurut undang-undang yaitu impeachment dari MK, lanjut ke DPR, lanjut ke MPR, atau bagaimana,” ujarnya.

Editor: Arif Ardliyanto