Bunga Pinjaman UMKM Mulai 3 Persen, Ini Program Inklusi Keuangan Surabaya
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat melalui berbagai program pembiayaan UMKM, perlindungan pekerja, pemasaran digital, hingga literasi investasi.
Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan program-program tersebut dirancang untuk memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama. Program ini menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga 3 persen per tahun dan telah menjangkau 2.138 debitur.
Selain PUSPITA, Pemkot Surabaya menyediakan program Sikumis dengan bunga pinjaman 5 persen per tahun. Kedua program tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau untuk mendukung pengembangan usaha.
“Salah satu program unggulan untuk peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM berupa PUSPITA, yaitu pinjaman dengan bunga 3 persen per tahun, dan Sikumis dengan bunga 5 persen per tahun,” ujar Vykka, Sabtu (24/10/2026).
Pemkot Surabaya juga memperluas pemasaran produk UMKM melalui Program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN). Platform digital yang dapat diakses melalui peken.surabaya.go.id tersebut menjadi sarana bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen lebih luas.
Hingga akhir 2025, PEKEN melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang terhubung melalui platform pemasaran digital tersebut.
Selain mendukung pengembangan usaha, Pemkot Surabaya memperkuat perlindungan pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 99.724 peserta telah tercakup dalam program perlindungan tersebut, termasuk pengemudi ojek online dan warga yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot juga memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Surabaya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Perluasan akses keuangan juga dilakukan melalui edukasi dan literasi bagi masyarakat. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Surabaya menjalankan program PASTI LAKU yang mencakup asistensi, pendampingan, literasi, dan edukasi akses keuangan bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Pemkot turut menyediakan Galeri Investasi Pasar Modal di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Fasilitas ini menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih memahami produk investasi dan dapat mengenali layanan keuangan yang legal.
Di sektor pendidikan, digitalisasi diterapkan melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan program Simpanan Pelajar (Simpel). Nilai transaksi atau simpanan dalam kedua program tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp158 miliar.
Sementara itu, program Satu Data Surabaya dikembangkan untuk memperkuat infrastruktur digital dan mendukung pengambilan kebijakan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu.
Vykka mengatakan, program-program tersebut dijalankan melalui sinergi Pemkot Surabaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan.
“Dalam hal ini, Pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan,” papar Vykka.
Memasuki 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus memperkuat basis data dan literasi keuangan masyarakat.
Salah satu program yang disiapkan adalah SOMASI PINJOL untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online. Pemkot juga merencanakan pengembangan digitalisasi pembayaran parkir, pajak, dan retribusi, serta memperluas digitalisasi ke ekosistem pasar tradisional dan sektor pariwisata.
Berbagai upaya tersebut sejalan dengan capaian indikator pembangunan Kota Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Indeks pembangunan mencapai 85,65, lebih tinggi daripada target 85,26, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 3,56 persen, lebih rendah dibandingkan target 3,9 persen.
Melalui perluasan pembiayaan, perlindungan pekerja, literasi keuangan, dan digitalisasi layanan, Pemkot Surabaya berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan formal dan pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya.
Berbagai upaya tersebut turut mengantarkan Kota Surabaya meraih TPAKD Award 2026 kategori Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali. Penghargaan diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Editor: Arif Ardliyanto