Ada Rencana Pinjaman Rp1,3 Triliun, PKS Ingatkan Pemkot Surabaya soal Masa Depan APBD

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya. Mulai dari perlindungan warga miskin, kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan hingga rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun menjadi perhatian serius.

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026). Dalam pandangan akhir fraksi, PKS mengingatkan agar kebijakan anggaran pemerintah kota tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi juga harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Bang Jo menilai APBD merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semestinya hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran.

"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya," ungkap Bang Jo.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan. Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar 22,28 persen. Angka tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Meski demikian, Bang Jo meminta Pemkot Surabaya memastikan penghitungan anggaran pendidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan metodologi yang berlaku. Pemerintah juga diminta membuka rincian belanja pendidikan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Menurutnya, pemenuhan kewajiban alokasi anggaran harus berjalan seiring dengan pencapaian hasil. Anggaran pendidikan harus mampu menekan angka anak tidak sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperbaiki fasilitas pendidikan.

"Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome," tegasnya.

Persoalan kemiskinan juga menjadi perhatian Fraksi PKS. Meski tingkat kemiskinan Surabaya tercatat turun menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah.

Bang Jo meminta Pemkot Surabaya memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran data dinilai harus melibatkan masyarakat agar bantuan sosial dan program perlindungan pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum masuk dalam pendataan.

Perlindungan terhadap kelompok rentan juga tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Fraksi PKS mendorong perluasan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal serta kelompok pekerja yang belum memiliki perlindungan memadai.

Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja

Di sektor ekonomi, Fraksi PKS mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya mengejar besarnya nilai modal yang masuk ke Surabaya. Investasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM lokal.

Bang Jo menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup apabila manfaatnya hanya dirasakan kelompok tertentu. Penyerapan tenaga kerja lokal, perlindungan pekerja, dan keterlibatan pelaku usaha kecil harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan investasi.

"Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan perlindungan kepada pekerja, dan melibatkan pelaku UMKM. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujarnya.

Persoalan infrastruktur dan lingkungan permukiman juga masuk dalam catatan fraksi. Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih hingga peningkatan kualitas kawasan permukiman diminta disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan setiap wilayah.

Fraksi PKS turut memberikan perhatian terhadap kinerja sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Catatan lainnya menyangkut perangkat daerah yang menangani kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Sementara itu, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemkot Surabaya juga diminta tetap mengutamakan keselamatan pasien, peningkatan mutu pelayanan, pemerataan akses kesehatan, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.

PKS Ingatkan Risiko Pinjaman Daerah Rp1,3 Triliun

Catatan yang tidak kalah penting berkaitan dengan rencana pembiayaan daerah melalui pinjaman sekitar Rp1,3 triliun sebagaimana tercantum dalam bahan pembahasan RAPBD 2027.

Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan penggunaan pinjaman, kemampuan pembayaran kembali, potensi beban fiskal jangka panjang, serta manfaat ekonomi dan sosial yang akan diterima masyarakat.

Bang Jo mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tidak justru mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.

"Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan," katanya.

Menurut Fraksi PKS, penetapan APBD bukan akhir dari tanggung jawab pemerintah maupun DPRD. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, kualitas belanja, dan pencapaian target pembangunan harus terus dilakukan.

Karena itu, evaluasi kinerja secara berkala, keterbukaan informasi anggaran, serta pelaporan capaian program perlu diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang daerah.

Bang Jo menegaskan, keberhasilan RAPBD Surabaya 2027 nantinya harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan warga. Mulai dari akses pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, perlindungan keluarga miskin, kesempatan kerja bagi generasi muda hingga perkembangan UMKM.

"Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang. Kemajuan pembangunan juga harus dirasakan sampai ke kampung-kampung di seluruh Kota Surabaya," pungkasnya.

Fraksi PKS berharap RAPBD Kota Surabaya 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, anggaran daerah diharapkan mampu menjawab persoalan warga, memperkecil kesenjangan, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Editor: Arif Ardliyanto