Buku Mietzner Ungkap Dugaan Jokowi Minta Golkar Pangkas Keunggulan PDIP pada Pemilu 2019

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Buku akademisi dan peneliti Australia, Marcus Mietzner, mengungkap kesaksian seorang mantan menteri senior Partai Golkar mengenai dugaan permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersempit keunggulan elektoral PDI Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2019.

Kesaksian tersebut tertuang dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang diterbitkan pada April 2026. Isinya menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membahas buku tersebut dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang tayang pada 12 November 2026.

Ijazah UGM Ditunjukkan di Pengadilan, Jokowi Ceritakan Riwayat Kuliahnya

Hasto mengaku terkejut membaca uraian Mietzner mengenai komunikasi Jokowi dengan seorang menteri senior dari Partai Golkar menjelang Pemilu 2019. Menurut Hasto, cerita itu memperlihatkan dugaan adanya strategi politik untuk mengurangi kekuatan elektoral PDIP, meskipun partai tersebut merupakan kendaraan politik yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden.

“Rencana pengambilalihan PDI Perjuangan oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara yang licik, tidak kesatria, yakni menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 yang lalu. Ini tertulis dalam buku Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition karya Marcus Mietzner, terbit April 2026,” ujar Hasto, Minggu (15/11/2026).

Hasto menilai isi buku tersebut menjadi gambaran mengenai dugaan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. Ia juga menghubungkan cerita mengenai Golkar dengan berbagai persoalan lain yang menurutnya terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Polda Metro Jaya Tangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa untuk Pelimpahan Tahap II

“Apa yang ditulis oleh Marcus Mietzner tersebut menjadi bukti bahwa yang dipikirkan Jokowi hanya kekuasaan. Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan,” kata Hasto.

Bagian yang menjadi perhatian Hasto terdapat pada Bab 2 halaman 28–29 buku Mietzner. Penulis mengisahkan bahwa beberapa waktu sebelum Pemilu 2019, Jokowi pernah memanggil seorang menteri senior ke ruangannya untuk berbincang.

Menteri tersebut berasal dari Partai Golkar. Dalam uraian Mietzner, Golkar merupakan partai yang pernah menjadi mesin politik pemerintahan Soeharto dan berhasil beradaptasi dengan sistem demokrasi setelah reformasi.

Riset 20 Tahun Kepemimpinan 3 Presiden, Mahasiswa Untag Temukan Hubungan Korupsi dan Kemiskinan

Golkar juga tercatat menjadi bagian dari pemerintahan setelah 1999, termasuk pemerintahan Jokowi sejak 2016. Pada Pemilu 2014, Golkar berada di posisi kedua setelah PDIP. Namun, menjelang Pemilu 2019, elektabilitas partai tersebut disebut sedang kurang baik berdasarkan hasil survei.

Dalam buku itu, Mietzner mengutip pengakuan sang menteri yang mengaku terkejut dengan pernyataan Jokowi dalam pertemuan tersebut.

“I was surprised,” the minister recalled, “when the president said to me that he wanted Golkar to do well in the 2019 elections, and that he would like the electoral gap between PDI-P and Golkar to shrink.”

Rakorwil PSI Jadi Momentum Konsolidasi Organisasi hingga Tingkat Desa

Artinya, menteri tersebut mengaku terkejut ketika Jokowi menyampaikan keinginan agar Golkar memperoleh hasil baik dalam Pemilu 2019 dan memperkecil selisih perolehan suara dengan PDIP.

Mietzner kemudian memberikan penafsirannya terhadap kesaksian tersebut. Ia menulis bahwa pada intinya Jokowi meminta kekuatan elektoral partainya sendiri berkurang demi keuntungan pesaing utamanya.

“In effect, Jokowi told the minister that he wished to see the electoral power of his own party reduced to the advantage of its main competitor.”

Relawan Plat K Jokowi Dukung Tempuh Jalur Hukum Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Menteri tersebut juga mengungkapkan bahwa Jokowi meminta dirinya memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya untuk membantu Golkar. “He asked me to use my ministry to help Golkar in this regard.”

Kesaksian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam uraian Mietzner mengenai hubungan Jokowi dengan PDIP menjelang Pemilu 2019. Namun, identitas menteri yang dimaksud tidak diungkapkan. Dalam catatan akhir Bab 2, sumber informasi tersebut hanya disebut sebagai wawancara rahasia.

Mietzner juga tidak menyebutkan tanggal pasti pertemuan Jokowi dengan menteri tersebut. Penulis hanya menjelaskan bahwa komunikasi itu berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu 2019.

Mietzner tidak hanya menguraikan kesaksian mengenai pertemuan Jokowi dengan menteri Golkar. Ia juga menempatkan cerita tersebut dalam konteks perubahan hubungan politik Jokowi dengan PDIP.

Dalam analisisnya, Mietzner menggambarkan Jokowi mulai membebaskan diri dari pengaruh PDIP, memperluas jumlah partai dalam koalisi, serta memainkan aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan berbeda.

Salah satu momen yang disorot adalah Kongres PDIP 2019. Menurut Mietzner, kehadiran Jokowi dalam kongres tersebut memperlihatkan perubahan posisi politiknya. Jokowi tidak lagi hadir semata-mata sebagai kader yang diusung partai, tetapi sebagai presiden yang memiliki posisi lebih tinggi daripada partai yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.

Mietzner menggambarkan sambutan terhadap Jokowi dalam kongres tersebut bukan lagi sebagai penghormatan biasa. Ia menggunakan istilah reluctant homage, yang dapat dimaknai sebagai penghormatan yang diberikan dengan berat hati.

Dalam buku tersebut, Mietzner menilai pelemahan PDIP dan pemimpinnya dapat sesuai dengan kepentingan politik Jokowi. Ia juga mengaitkannya dengan strategi divide-and-rule atau memecah belah dan mengendalikan pihak-pihak yang berada dalam koalisi.

“Melemahkan partai itu dan pemimpinnya karena itu sesuai dengan kepentingannya, dan mendorong para pesaingnya menjanjikan lebih banyak peluang baginya untuk menerapkan teknik divide-and-rule terhadap koalisinya,” tulis Mietzner di halaman 29.

Analisis tersebut menjadi dasar bagi Hasto untuk menghubungkan dugaan permintaan kepada Golkar dengan dinamika politik internal PDIP. Hasto menilai ada kemungkinan strategi politik tersebut tidak hanya bertujuan mengubah peta persaingan suara, tetapi juga berkaitan dengan posisi kepemimpinan di dalam partai.

Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored, Hasto menyampaikan interpretasi lebih jauh mengenai kemungkinan tujuan di balik dugaan strategi tersebut.

Ia berpendapat, jika PDIP mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019, situasi itu berpotensi dijadikan alasan untuk mengambil alih kepemimpinan partai dari Megawati Soekarnoputri.

“Skenario itulah yang dibangun. Sekiranya PDIP bisa diambil alih, maka akan memuluskan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi saat itu,” kata Hasto.

Hasto kemudian mengaitkan pandangannya dengan pernyataan Jokowi pada 16 September 2023 mengenai penguasaan informasi intelijen. Menurut Hasto, pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang membuatnya mempertanyakan penggunaan informasi intelijen dalam dinamika politik.

“Mengapa Jokowi begitu percaya diri saat itu? Sebab Presiden Jokowi menguasai informasi intelijen, termasuk di dalamnya partai dan arah yang dituju partai (pernyataan Jokowi, 16 September 2023). Pengakuan Jokowi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Usman Hamid mendesak agar Jokowi diperiksa terkait dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan Listyo Sigit,” ujar Hasto.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pengaitan politik yang disampaikan Hasto. Sementara itu, bagian buku Mietzner yang dikutip secara langsung membahas kesaksian seorang menteri Golkar mengenai dugaan permintaan Jokowi agar selisih suara Golkar dan PDIP menyusut.

Hasto juga mengingat kembali pengalamannya pada 2019 ketika menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Jokowi. Ia mengaku ikut berjuang memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, termasuk melalui sejumlah kegiatan safari politik.

Menurut Hasto, dirinya telah melakukan safari politik sebanyak 11 kali. Ia bahkan menyebut salah satu kegiatan terakhir berakhir dengan kecelakaan yang diduga akibat sabotase.

“Bayangkan tahun 2019 itu saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi, berjuang bagi kemenangan Jokowi, sampai melakukan Safari Politik sebanyak 11 kali. Safari politik yang terakhir bahkan terjadi kecelakaan akibat dugaan sabotase,” urai Hasto.

Ia kemudian membandingkan kondisi elektoral PDIP pada Pemilu 2019 dengan peningkatan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Menurut Hasto, perolehan suara PDIP pada 2019 hanya mengalami kenaikan sekitar 1,2 persen.

“Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDI Perjuangan dengan cara-cara seperti itu. Bandingkan dengan Demokrat ketika berkuasa, bisa naik 300 persen di tahun 2009 dan PDI Perjuangan praktis hanya naik sekitar 1,2 persen di tahun 2019,” lanjutnya.

Hasto menilai apabila PDIP berhasil dikalahkan pada Pemilu 2019, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengubah kepemimpinan partai. Ia kembali mengaitkannya dengan dugaan agenda memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Seandainya PDI Perjuangan berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode,” tegas Hasto.

Dalam pembicaraan yang sama, Hasto turut merujuk tulisan Mietzner mengenai penggunaan anggaran negara pada Pemilu 2009. Ia menyebut adanya klaim bahwa sekitar 2 miliar dolar AS dari APBN digunakan dalam kurun enam bulan melalui proyek beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kepentingan elektoral.

Hasto menggunakan bagian tersebut untuk menekankan pandangannya mengenai hubungan antara kekuasaan, penggunaan sumber daya negara, dan kepentingan politik dalam kontestasi pemilu.

Namun, uraian mengenai penggunaan APBN pada 2009 tersebut merupakan pembahasan berbeda dari kesaksian menteri Golkar menjelang Pemilu 2019. Keduanya perlu dibaca sebagai bagian terpisah dari pembahasan dalam buku Mietzner.

Buku Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition diterbitkan oleh University of Michigan Press. Karya tersebut membahas kepemimpinan Jokowi dalam konteks demokrasi Indonesia, dinamika kekuasaan, serta persaingan geopolitik global.

Kesaksian mengenai pertemuan Jokowi dengan menteri senior Golkar menjadi salah satu bagian yang kembali memunculkan pertanyaan tentang hubungan Jokowi dengan PDIP menjelang Pemilu 2019.

Dalam bagian yang dikutip Hasto, Mietzner memuat pengakuan narasumber anonim mengenai keinginan Jokowi agar Golkar memperoleh hasil lebih baik dan memperkecil selisih suara dengan PDIP. Penulis kemudian menafsirkan permintaan tersebut sebagai keinginan untuk mengurangi kekuatan elektoral partai Jokowi sendiri demi keuntungan pesaingnya.

Editor: Arif Ardliyanto