Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Biaya Pilgub Jatim 2024 Tembus Rp1 Triliun, DPRD Minta Kebutuhan Anggaran Mulai Dicicil Tiap Tahun
Advertisement . Scroll to see content

Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan

Selasa, 17 November 2026 | 11:05 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan
Jawa Timur mencatat 3.244 laporan pinjol ilegal ke OJK hingga Agustus 2026. DPRD mengingatkan warga waspada penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Foto iNewsSurabaya.id/tangkap layar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal tertinggi di Indonesia. Dalam kurun Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.244 laporan terkait praktik pinjol ilegal masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tingginya angka tersebut menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Masyarakat diminta lebih waspada sebelum menggunakan layanan pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi merugikan penggunanya.

Berdasarkan data OJK, Jawa Timur menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah laporan pinjol ilegal. Posisinya berada di bawah Jawa Barat yang mencatat 5.676 laporan. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan 2.937 laporan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P., menilai tingginya pengaduan tersebut perlu direspons melalui langkah perlindungan yang lebih konkret. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan pemahaman mengenai risiko pinjaman online, tetapi juga membutuhkan pendampingan ketika menghadapi persoalan.

"Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jatim," tegas Budiono.

Dia menilai persoalan pinjol ilegal tidak bisa dianggap sebatas masalah utang-piutang. Praktik tersebut juga dapat memicu persoalan lain, mulai dari intimidasi saat penagihan, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga tekanan psikologis bagi korban.

Karena itu, Budiono meminta masyarakat memahami perbedaan antara penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal. Salah satu hal mendasar yang harus diperiksa adalah status perizinan penyedia layanan melalui kanal resmi OJK.

Beberapa indikasi pinjol ilegal yang perlu diwaspadai antara lain tidak memiliki izin OJK, menawarkan pinjaman secara agresif, tidak menjelaskan bunga dan biaya secara transparan, serta meminta akses data pribadi secara berlebihan.

Cara penagihan yang disertai ancaman atau intimidasi juga patut menjadi perhatian. Masyarakat sebaiknya tidak mudah tergiur tawaran pinjaman dengan proses pencairan cepat tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas dan ketentuan layanan.

Selain memeriksa izin, calon peminjam perlu mencermati besaran bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, jangka waktu pinjaman, serta total uang yang harus dikembalikan.

Perlindungan data pribadi juga tidak kalah penting. Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto identitas, Personal Identification Number (PIN), maupun kode One-Time Password (OTP) kepada pihak yang tidak jelas.

Penggunaan pinjaman juga harus mempertimbangkan kemampuan membayar. Jangan sampai keputusan meminjam justru membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang atau praktik gali lubang tutup lubang.

DPRD Jawa Timur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas pinjaman online ilegal.

Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan Kontak OJK. Selain itu, masyarakat bisa memanfaatkan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) yang dikelola Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui laman resmi OJK.

Kanal pengaduan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas keuangan ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Budiono berharap peningkatan literasi keuangan digital berjalan beriringan dengan pengawasan dan penanganan laporan masyarakat. Dengan begitu, warga Jawa Timur memiliki pemahaman lebih baik sebelum menggunakan layanan pinjaman online.

Tingginya 3.244 laporan dalam delapan bulan menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap pinjol ilegal perlu terus ditingkatkan. Masyarakat harus lebih teliti agar kebutuhan dana mendesak tidak berujung pada persoalan keuangan maupun penyalahgunaan data pribadi.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut