Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Gibran Resmi Mundur, MPR Dikejar Deadline 60 Hari untuk Isi Kursi Wapres
Advertisement . Scroll to see content

Siapa Pengganti Gibran, Ini Tiga Syarat Sosok Calon Wapres yang Layak Dampingi Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:04 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Siapa Pengganti Gibran, Ini Tiga Syarat Sosok Calon Wapres yang Layak Dampingi Prabowo
Prof Denny Indrayana mengungkap tiga kriteria calon pengganti Gibran sebagai Wapres RI, mulai dari etikabilitas hingga akseptabilitas politik. Foto iNewsSurabaya.id/arif

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Siapa sosok paling tepat menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI jika terjadi pergantian jabatan? Pertanyaan ini mulai menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai posisi orang nomor dua di Indonesia.

Pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., memberikan pandangan mengenai kriteria figur yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, calon pengganti Gibran tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik atau dukungan partai. Ada tiga kualitas utama yang harus dimiliki, yakni etikabilitas, intelektualitas, dan akseptabilitas.

Ketiga kriteria tersebut dinilai penting agar sosok yang menempati kursi wakil presiden benar-benar mampu menjalankan tanggung jawab kenegaraan sekaligus memperoleh kepercayaan publik.

Denny menegaskan, persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan seharusnya sudah dipertanyakan sejak dua bulan lalu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan tidak pernah mengenal kata terlambat.

“Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, bahkan sehari sebelum kiamat pun, kalau masih ada keajaiban, tetap tepat untuk melawan sesuatu yang kita anggap tidak benar,” ujar Denny.

Dalam pandangan Denny, figur pengganti Gibran harus memenuhi tiga standar kepemimpinan yang tidak bisa dipisahkan.

Pertama, etikabilitas. Calon wakil presiden harus mempunyai integritas moral, prinsip yang kuat, serta tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Jabatan publik, menurutnya, membutuhkan sosok yang mampu menjaga etika dan tidak mengorbankan nilai kebenaran demi kepentingan politik.

Kedua, intelektualitas. Denny menilai kemampuan akademis, wawasan, serta kapasitas berpikir menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden. Posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu memahami persoalan bangsa, membaca tantangan pemerintahan, dan memberikan kontribusi pemikiran kepada presiden.

Ketiga, akseptabilitas. Sosok yang dipilih harus bisa diterima oleh berbagai kelompok masyarakat maupun kekuatan politik. Tidak kalah penting, figur tersebut harus mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan.

“Yang pertama etikabilitas, etikanya harus bagus dan tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, bisa diterima di mana pun dan oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri,” ungkapnya.

Bukan Sekadar Pengganti, tetapi Mitra Presiden

Denny tidak secara khusus menyebut nama tokoh yang paling pantas menggantikan Gibran. Ia lebih memilih menekankan kualitas personal dan kapasitas kepemimpinan yang harus dimiliki siapa pun yang nantinya dipercaya menduduki jabatan wakil presiden.

Menurutnya, pembicaraan mengenai pergantian wakil presiden tidak seharusnya hanya berkutat pada siapa tokoh yang memiliki dukungan partai politik atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Lebih dari itu, calon wakil presiden harus mampu menjadi mitra strategis presiden, memiliki pemahaman kenegaraan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Persoalan Hukum dan Jabatan Wakil Presiden

Selain membahas kriteria figur pengganti, Denny juga menjelaskan perbedaan rezim hukum dalam proses pemilihan umum dan penyelenggaraan pemerintahan setelah pelantikan.

Dalam pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan yang mengikuti kontestasi. Namun, setelah dilantik, keduanya menjalankan fungsi pemerintahan dengan tanggung jawab masing-masing.

“Setelah pelantikan, rezimnya adalah rezim pemerintahan. Artinya, presiden dan wakil presiden bukan lagi calon. Kalau ada persoalan, pertanggungjawabannya masing-masing,” jelasnya.

Ia memberikan ilustrasi bahwa apabila presiden melakukan tindak pidana korupsi, wakil presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Begitu pula sebaliknya.

Pandangan Denny ini memberikan gambaran bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden harus mempertimbangkan aspek hukum sekaligus kualitas figur yang akan mengisi jabatan tersebut.

Dengan tiga kriteria etikabilitas, intelektualitas, dan akseptabilitas, tantangan mencari pengganti Gibran bukan sekadar menemukan tokoh yang kuat secara politik. Sosok tersebut juga harus memiliki integritas, kecakapan berpikir, serta kemampuan membangun kepercayaan di tengah masyarakat dan pemerintahan.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut