Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Biaya Pilgub Jatim 2024 Tembus Rp1 Triliun, DPRD Minta Kebutuhan Anggaran Mulai Dicicil Tiap Tahun
Advertisement . Scroll to see content

Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan

Selasa, 17 November 2026 | 11:05 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan
Jawa Timur mencatat 3.244 laporan pinjol ilegal ke OJK hingga Agustus 2026. DPRD mengingatkan warga waspada penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Foto iNewsSurabaya.id/tangkap layar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal tertinggi di Indonesia. Dalam kurun Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 3.244 laporan terkait praktik pinjol ilegal masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tingginya angka tersebut menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Masyarakat diminta lebih waspada sebelum menggunakan layanan pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi merugikan penggunanya.

Berdasarkan data OJK, Jawa Timur menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah laporan pinjol ilegal. Posisinya berada di bawah Jawa Barat yang mencatat 5.676 laporan. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan 2.937 laporan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P., menilai tingginya pengaduan tersebut perlu direspons melalui langkah perlindungan yang lebih konkret. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberikan pemahaman mengenai risiko pinjaman online, tetapi juga membutuhkan pendampingan ketika menghadapi persoalan.

"Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jatim," tegas Budiono.

Dia menilai persoalan pinjol ilegal tidak bisa dianggap sebatas masalah utang-piutang. Praktik tersebut juga dapat memicu persoalan lain, mulai dari intimidasi saat penagihan, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga tekanan psikologis bagi korban.

Karena itu, Budiono meminta masyarakat memahami perbedaan antara penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal. Salah satu hal mendasar yang harus diperiksa adalah status perizinan penyedia layanan melalui kanal resmi OJK.

Beberapa indikasi pinjol ilegal yang perlu diwaspadai antara lain tidak memiliki izin OJK, menawarkan pinjaman secara agresif, tidak menjelaskan bunga dan biaya secara transparan, serta meminta akses data pribadi secara berlebihan.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut