Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Biaya Pilgub Jatim 2024 Tembus Rp1 Triliun, DPRD Minta Kebutuhan Anggaran Mulai Dicicil Tiap Tahun
Advertisement . Scroll to see content

Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan

Selasa, 17 November 2026 | 11:05 WIB
  • author Arif Ardliyanto
Pinjol Ilegal di Jawa Timur Mengkhawatirkan, 3.244 Aduan Masuk ke OJK dalam 8 Bulan
Jawa Timur mencatat 3.244 laporan pinjol ilegal ke OJK hingga Agustus 2026. DPRD mengingatkan warga waspada penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Foto iNewsSurabaya.id/tangkap layar

Cara penagihan yang disertai ancaman atau intimidasi juga patut menjadi perhatian. Masyarakat sebaiknya tidak mudah tergiur tawaran pinjaman dengan proses pencairan cepat tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas dan ketentuan layanan.

Selain memeriksa izin, calon peminjam perlu mencermati besaran bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, jangka waktu pinjaman, serta total uang yang harus dikembalikan.

Perlindungan data pribadi juga tidak kalah penting. Masyarakat diminta tidak sembarangan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto identitas, Personal Identification Number (PIN), maupun kode One-Time Password (OTP) kepada pihak yang tidak jelas.

Penggunaan pinjaman juga harus mempertimbangkan kemampuan membayar. Jangan sampai keputusan meminjam justru membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang atau praktik gali lubang tutup lubang.

DPRD Jawa Timur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas pinjaman online ilegal.

Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan Kontak OJK. Selain itu, masyarakat bisa memanfaatkan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) yang dikelola Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui laman resmi OJK.

Kanal pengaduan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas keuangan ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Budiono berharap peningkatan literasi keuangan digital berjalan beriringan dengan pengawasan dan penanganan laporan masyarakat. Dengan begitu, warga Jawa Timur memiliki pemahaman lebih baik sebelum menggunakan layanan pinjaman online.

Tingginya 3.244 laporan dalam delapan bulan menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap pinjol ilegal perlu terus ditingkatkan. Masyarakat harus lebih teliti agar kebutuhan dana mendesak tidak berujung pada persoalan keuangan maupun penyalahgunaan data pribadi.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut