Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Nurkholis Ditahan Kejati Jatim, Pemprov Segera Tunjuk Plt Kepala DLH
Advertisement . Scroll to see content

Nurkholis Jadi Tersangka Pungli ESDM, Jumadi Jabat Plt Kepala DLH Jatim

Kamis, 19 November 2026 | 10:16 WIB
  • author Lukman Hakim
Nurkholis Jadi Tersangka Pungli ESDM, Jumadi Jabat Plt Kepala DLH Jatim
Nurkholis saat menjadi saksi dalam sidang perkara pungli ESDM dengan terdakwa mantan kepala ESDM Jatim, Aris Mukiyono (AM).(Foto : Lukman Hakim).

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menunjuk Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jatim, Jumadi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim. 

Penunjukan ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Nurkholis, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni atau akrab disapa Yuyun mengatakan, Pemprov Jatim telah menyiapkan pejabat pelaksana tugas untuk memastikan posisi Kepala DLH tetap terisi. “Untuk DLH sendiri sudah ada Plt-nya ya. Pak Jumadi,” ujar Yuyun, Kamis (19/11/2026).

Yuyun menjelaskan, penunjukan tersebut berlaku hingga Pemprov Jatim menetapkan Kepala DLH definitif. Pemprov menargetkan pengisian jabatan itu dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.

“Ya, sampai dengan ada pengisian yang definitif. Secepatnya karena ini mau mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan ini selesai sebelum Desember,” katanya.

Selain menyiapkan pengganti, Pemprov Jatim juga memproses konsekuensi administratif terhadap status kepegawaian Nurkholis sebagai aparatur sipil negara (ASN). 

Yuyun menyebut hak kepegawaian Nurkholis tetap diberikan sebesar 50 persen selama proses hukum berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap. “Ya masih 50 persen (sampai inkracht),” ujarnya.

Pemprov Jatim juga menyiapkan pendampingan hukum bagi Nurkholis melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Jatim. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kami tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri Jatim,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan Nurkholis pada Selasa (17/11/2026) dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungli saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin.

Dugaan pungutan tersebut menyasar tujuh pemohon izin pertambangan dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar. Selain itu, sebanyak 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah diduga dimintai uang dengan total Rp133,5 juta. Jika dijumlahkan, nilai dugaan pungutan dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp1,23 miliar.

Dari aliran dana itu, Nurkholis diduga menerima Rp687,5 juta. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram.

Nurkholis menjalani penahanan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim. Ia dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut