Kapolda Jatim Ajak Pengusaha Sound Karnaval Jaga Keselamatan dan Ketertiban
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jatim ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jatim di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim serta perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kapolda menegaskan, forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan menghormati nilai sosial serta keagamaan.
"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Dekananto.
Menurutnya, penyelenggaraan hiburan dengan sound system perlu memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, hingga perlindungan fasilitas umum.
Pengaturan waktu dan lokasi kegiatan juga menjadi perhatian, terutama agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, termasuk lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, dan fasilitas pendidikan.
Dekananto mengingatkan, Jatim memiliki nilai keagamaan dan kearifan lokal yang harus dihormati dalam setiap kegiatan hiburan. "Jatim memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.
Jenderal bintang dua tersebut juga mendorong pengusaha sound system membangun komitmen dengan penyelenggara kegiatan. Ketentuan mengenai keselamatan dan ketertiban diharapkan dicantumkan dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta menghentikan operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan FGD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.
Adapun kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.
Melalui dialog ini, Polda Jatim berharap terbangun tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya.
Editor: Arif Ardliyanto