Serapan Lulusan SMK Lebih Tinggi dari S1, Pemprov Jatim Bidik Pasar Kerja Jepang
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Tingkat keterserapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur (Jatim) tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi jenjang sarjana (S1). Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperluas peluang kerja, termasuk membidik pasar tenaga kerja Jepang.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia-Japan Business Network (IJBNet) dan sejumlah mitra Jepang guna membuka akses pekerjaan bagi sumber daya manusia (SDM) terampil asal Jatim.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan penyiapan tenaga kerja, khususnya lulusan SMK, sesuai dengan kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan di Jepang. Dengan demikian, peluang penyerapan tenaga kerja diharapkan semakin luas, terjamin, serta dapat diakses secara langsung oleh calon pekerja.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menerima audiensi tim IJBNet bersama sejumlah mitra kerja sama dari Jepang di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jatim di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Khofifah, kolaborasi dengan IJBNet dan mitra industri dapat membuka kesempatan bagi generasi muda Jatim untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Pertama mungkin SMK lalu SMA, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pada S1. Karena pada dasarnya kebutuhan untuk bekerja itu kalau bisa terfasilitasi ya, lebih bagus," ungkap Khofifah.
Pemprov Jatim menyambut baik skema alternatif rekrutmen yang memungkinkan calon pekerja mengikuti tes wawancara terlebih dahulu sebelum menjalani pelatihan.
Melalui mekanisme tersebut, calon pekerja dapat mengetahui peluang diterima bekerja sejak awal. Pelatihan kemudian dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan di Jepang.
Skema ini dinilai lebih efektif dibandingkan pola konvensional yang mengharuskan calon pekerja mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum menjalani wawancara. Pada pola lama, peserta masih berisiko tidak lolos seleksi meskipun telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk pelatihan.
"Kita punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jatim," ujar Khofifah.
Untuk mendukung skema tersebut, Pemprov Jatim menawarkan pemanfaatan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Pendidikan Jatim.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan calon pekerja agar proses persiapan dilakukan di Jatim, sehingga akses pelatihan lebih dekat dan menjangkau calon pekerja dari berbagai daerah.
Khofifah berharap pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Misalnya, tersedia UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lainnya yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.
"UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung," terangnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Khofifah menawarkan pemanfaatan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim. Sejumlah fasilitas itu dinilai memiliki bangunan dan sarana praktik yang representatif untuk menunjang pelatihan calon tenaga kerja.
Saat ini, terdapat 2.163 satuan pendidikan SMK negeri dan swasta di Jatim yang telah dipetakan berdasarkan konsentrasi keahliannya. Potensi tersebut dapat menjadi basis untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan di Jepang.
Selain SMK, Jatim juga memiliki fasilitas pelatihan dengan beragam bidang keahlian, mulai dari teknik otomotif ringan, tata boga, tata busana, hingga perawatan lansia atau caregiver.
Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi modal untuk mendukung kerja sama dengan mitra Jepang, termasuk apabila mereka berencana mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jatim.
Dengan fasilitas yang sudah tersedia, mitra tidak perlu mendatangkan seluruh peralatan praktik dari luar daerah. Pemanfaatan UPT dan BLK juga diharapkan dapat mempercepat proses penyiapan calon pekerja.
"Dibandingkan dengan provinsi lain, Jatim kami nilai jauh lebih siap dan mampu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan tenaga kerja terampil karena ditopang oleh ekosistem pendidikan vokasi yang sangat kuat dan merata," kata Aries.
Aries menambahkan, skema wawancara sebelum pelatihan juga memungkinkan proses penyiapan calon pekerja dilakukan lebih terarah.
“Calon peserta yang belum memiliki kemampuan bahasa Jepang tetap dapat mengikuti seleksi awal, kemudian memperoleh pelatihan bahasa dan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan,” jelasnya.
Selain fasilitas pelatihan, Pemprov Jatim juga berupaya menghadirkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi calon pekerja yang ingin berangkat ke Jepang.
Melalui sinergi dengan Bank Jatim, tersedia opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga 50 persen. Pemprov Jatim juga menyebut terdapat skema tanpa biaya bagi peserta apabila seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang (end user).
Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya bagi calon pekerja yang memiliki keterampilan, tetapi terkendala pembiayaan untuk mengikuti proses persiapan dan penempatan kerja.
Editor: Arif Ardliyanto