Gas sangat layak menjadi energi transisi menuju energi bersih karena ketersediaannya mencukupi. Di sisi lain, isu polusi udara di kota-kota besar di Indonesia mendorong perlunya diversifikasi ke bahan bakar ramah lingkungan dan nilai keekonomian yang terjangkau.
“Pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) diharapkan dapat menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik, mengurangi impor dan menurunkan nilai subsidi BBM,” imbuh Tutuka.
Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran Kebijakan Energi Nasional, yang salah satunya adalah pengelolaan gas (LNG/CNG) untuk kemandirian dan mendukung kegiatan ekonomi nasional. Khususnya terkait dengan pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan.
Dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.
Pemanfaatan energi listrik untuk transportasi jalan khususnya untuk kendaraan besar (bus/truk logistik) di mana teknologi baterai belum akan dikembangkan dalam waktu dekat.
Sedangkan infrastruktur gas untuk transportasi jalan telah terbangun sebanyak 57 SPBG/MRU yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah Indonesia dan tidak semuanya dapat terutilisasi dengan baik karena rendahnya pengguna kendaraan BBG.
Hal tersebut merupakan potensi bagi kendaraan besar dapat dilakukan diversifikasi dari BBM ke BBG.
Salah satu inisiatif Kementerian ESDM terkait pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
