Menurutnya, ada salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah pentingnya integritas serta kompetensi manejerial, teknis dan sosiokultural yang perlu dimiliki para lulusan.
Sekretaris BPKSDM Pemkot Surabaya, Mamik Suparmi, M.Pd. mengatakan, mahasiswa tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik tetapi juga perilaku, untuk itu perlu didorong mengikuti magang sehingga mereka siap memasuki dunia kerja. Salah satu profil lulusan prodi Administrasi Negara adalah sebagai Analis Kebijakan Publik “Profesi ini tidak hanya menuntut kemampuan analisis, tetapi juga kemampuan yang perlu ditunjang dengan kompetensi dasar yaitu manajemen diri dan membangun tim,” ujar Vinda Tyas R., S.IAN. Analis Kebijakan di Balitbang Jatim.
Sementara itu, Ketua Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi menerangkan, seorang analis kebijakan juga perlu ditunjang dengan ketrampilan berkomunikasi. Ini semua, ujarnya, akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi proses penyempurnaan kurikulum. “Prosesnya tidak instan melainkan secara bertahap yang akan ditindak lanjuti di level fakultas dan program studi masing-masing,” ungkap dia.
Untuk membuat workshop memiliki kemampuan lebih, FISIP Universitas Wijaya Putra ini melibatkan beberapa Prodi sejenis dari 5 Perguruan Tinggi di Jatim yaitu Fisip Universitas Wiraraja, FIA Universitas Madura, Fisip Universitas WR. Supratman, FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, dan Fisip Universitas Bondowoso.
“Pendekatan kolaboratif memang harus dikedepankan agar Pendidikan di Indonesia benar-benar dapat meningkat kualitasnya, apalagi di era MBKM Perguruan Tinggi didorong untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang lebih komprehensif,” tutur Dr. Esa Wahyu Endarti Wakil Rektor bidang SDM UWP.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait