Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa IPL tidak ada kaitannya dengan pengelolaan atau perawatan fasum dan fasos. Di sisi lain, fasum dan fasos di wilayah perumahan, perawatannya juga dapat dilakukan oleh warga setempat.
"Ketika yang namanya perumahan besar (elit) misalnya, terus setelah itu fasum dan fasos diserahkan pemkot, terus minta bayar listrik, bayar semuanya ditanggung pemkot. Lah, Surabaya ini adalah gotong-royong," tegasnya.
Menurut dia, ketika fasum dan fasos sudah diserahkan pengembang kepada pemkot, maka pengelolaannya dapat dilakukan warga secara gotong-royong. Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tidak mungkin akan cukup mengcover seluruh biaya perawatan fasum di Kota Pahlawan.
"Ketika anggaran kita gunakan untuk mengurangi kemiskinan, tiba-tiba ada perumahan besar kemudian bikin fasum diserahkan ke pemkot, setelah itu pemkot suruh bayar listrik, lha terus masyarakat miskinku sopo sing ngurusi (siapa yang mengurusi)," jelasnya.
Makanya, Wali Kota Eri Cahyadi meminta terutama kepada warga di lingkungan perumahan untuk mengubah mindset agar ketika bayar IPL tidak dihubungkan dengan perawatan fasum dan fasos. "Jadi jangan berfikir, ketika bayar sampah (IPL) dihubungkan dengan fasum. Ketika fasum diserahkan kepada pemkot pun kami akan menyampaikan bagaimana bayar biaya perawatan seluruhnya," terangnya.
Di lain hal, ia juga telah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya untuk mengubah pola tersebut. Sebab, dia tidak ingin dengan mengcover pembiayaan fasum di lingkungan perumahan, justru warga yang miskin mensubsidi orang kaya.
"Jangan sampailah orang miskin ini tambah ditekan saat mereka butuh bantuan. Makanya saya bolak balik ngomong (berbicara), Surabaya ini Kota Metropolitan, tapi jangan pernah lupa budaya 'Arek Suroboyo' yang saling bantu, gotong-royong dan toleransi," tuturnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
