Peserta PKN-I Angkatan 53 Usulkan Zona Kebudayaan Masuk Instrumen Reformasi Birokrasi

Lukman
Policy Brief diserahkan secara simbolis oleh Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 53 Aries Agung Paewai kepada Menko PMK RI. Foto: MPI

JAKARTA, iNews.id - Masa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I bagi angkatan ke-53 telah memasuki tahap pamungkas. 

Pada tahap ini, sebanyak 41 peserta menyampaikan Policy Brief kepada Menteri Koordinator Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Prof Muhadjir Effendy di Jakarta.

Policy Brief diserahkan secara simbolis oleh Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 53 Aries Agung Paewai kepada Menko PMK RI. 

Dalam rekomendasi tersebut, Aries menjelaskan, peserta PKN Tingkat I angkatan 53 mengusulkan terwujudnya zona kebudayaan di instansi kementerian/lembaga/dinas dan satuan pendidikan. 

Zona kebudayaan merupakan praktik kerja dengan menerapkan nilai budaya Bangsa Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana mewujudkan integrasi bangsa.

"Kami mengusulkan agar zona kebudayaan ini menjadi salah satu instrumen dalam penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB," ujar Aries yang juga menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Rabu (30/8/2022).

Sebagai rencana tindak lanjut rekomendasi ini, lanjut Aries, peserta PKN Tingkat I mengharapkan Kemenko PMK untuk menjadi koordinator penyiapan zona kebudayaan. Harapannya, setiap instansi pemerintah maupun satuan pendidikan dapat mengedepankan strategi kebudayaan dalam merumuskan kebijakan publik di instansi masing-masing.

"Dalam rekomendasi kami peserta PKN Tingkat I juga berharap agar kebijakan publik tentang zona kebudayaan dalam rancangan Perpres  tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," ujar Aries.

Rekomendasi terkait zona kebudayaan ini diusung peserta PKN Tingkat I angkatan 53 lantaran kebudayaan dinilai masih belum masuk dalam kebijakan prioritas pemerintah. 

Di sisi lain, perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan budaya belum dikelola secara terpadu oleh lintas stakeholder.

"Baik pemerintah maupun di masyarakat masih belum melihat budaya sebagai sesuatu yang begitu penting. Sehingga, ketahanan sosial budaya juga belum terlaksana secara optimal," jelas Aries.

Editor : Ali Masduki

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network