Sementara itu, Lasiono Pengamat Sosial dan Politik asal kota Surabaya ini menerangkan, Pemilu 2024 merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dari demokrasi kehidupan bernegara di Indonesia.
Keterbukaan dan kebebesan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat Indonesia.
"Saya kira statemen Ketua KPU RI yang menyatakan Pemilu 2024 tidak menutup kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup adalah, ketua sedang berhalusinasi terhadap sistem pemilu 2024. Karena Ketua KPU kaget, merasa begitu besarnya tanggungjawab yang harus dikerjakan sebagai penyelenggara pemilu. Ketua KPU RI ini hanya mencari gampangnya saja," kata Lasiono.
Alumnus Magister Sosial Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini menegaskan, pernyataan Ketua KPU RI itu offside, karena sistem pemilu sudah menjadi ranah DPR RI dan pemerintah, yang nota bene lembaga politik yang melahirkan produk-produk undang-undang, termasuk UU Pemilu No 7 Tahun 2017.
"Ketua KPU RI sudah membawa KPU ke wilayah politik praktis, dan saya kira, ini berbahaya. Padahal, KPU seharusnya independen, dan menjaga pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, transparan. Dan laksanakan saja apa yang menjadi tugas KPU sesuai dengan UU Pemilu," tuturnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Survey dan Penelitian Jhon Consulindo ini menegaskan, statemen Ketua KPU RI itu ngawur dan harus ada penindakan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Seharusnya DKPP segera turun memintai keterangan Ketua KPU RI, karena Ketua KPU RI tanpa dia sadari telah mencederai demokrasi di Indonesia," ujarnya.
"Ketua KPU RI tidak punya etika sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan, saya kira Ketua KPU harus mundur dan usut tuntas dugaan keterlibatan politik praktis KPU RI," jelas Lasiono.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
