Ia memastikan, hasil seleksi PPK dan PPS di Kabupaten Intan Jaya sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Kasihan ada yang betul-betul mampu, punya kapasitas tapi dikalahkan oleh yang punya koneksi atau kekerabatan keluarga dengan oknum di KPUD Intan Jaya. Baik kalau KPU Provinsi ambil alih tugas KPU Intan Jaya," tukasnya.
KPU Provinsi Harus Ambil Alih
Terpisah, buntut dari proses seleksi PPK dan PPS yang amburadul ini, tokoh pemuda Intan Jaya Yeri Miagoni meminta KPU Provinsi agar mengambil alih proses penyelenggaraan Pemilu di Intan Jaya serta menon aktifkan KPUD Intan Jaya.
"Kami tidak ingin ada konflik lagi karena selama ini sudah lelah dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Kalau Pemilu sudah kotor seperti ini maka dipastikan nanti akan ada bentrokan yang tidak terhindarkan lagi," katanya.
Dia tegaskan, situasi Intan Jaya yang rentan konflik harus menjadi prioritas KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah. "Artinya Intan Jaya harus kita jaga bersama. Nah jika di proses awal ini sudah mulai amburadul bisa dipastikan saat Pemilu nanti akan lebih panas lagi. Sebaiknya KPU Provinsi ambil alih saja," tegasnya.
Diketahui juga buntut seleksi PPK dan PPS yang tidak transparan ini Anggota DPRD Kabupaten Intan terlibat perkelahian dengan anggota PPD Distrik Hitadipa, Intan Jaya, bernama Hosea zanambani.
Menurut keterangan saksi mata, anggota PPD tersebut kongkalikong bersama dengan Oknum-oknum tertentu atau aktor Intelektual dan ketua KPUD Intan Jaya dalam melaksanakan seleksi PPK dan PPS.
"Sangat disayangkan, jauh sebelum Pemilu permaian kotor dalam prekrutan PPK dan PPS sudah masif terjadi. Ini adalah awal kehancuran Pemilu nantinya," pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
